BENGKULU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah daerah Bengkulu harus melakukan efisiensi anggaran. Antara lain dengan menekan biaya-biaya yang tidak perlu. Selain itu juga mengurangi belanja pegawai dan nengalihkan untuk biaya pembangunan, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah."Kalau pejabat di Bengkulu masih melakukan korupsi terhadap APBD yang kecil, keterlaluan," kata Yuddy, saat membuka Forum Koordinasi PANRB di Bengkulu, Kamis (21/4/2016).
Ia menyampaikan pemerintah pusat hanya akan memberi dukungan bila akuntabilitasnya baik, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, tata kelola pemerintahannya baik, dan laporan keuangan baik, ditandai dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dari catatan Kementerian PANRB, lanjut Yuddy, masih ada beberapa kabupaten di Bengkulu yang nilainya C. "Bahkan ada tiga daerah yang turun. Seharusnya ini tidak terjadi. Pasti ada apa-apanya," sambungnya.
Dari nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Bengkulu yang sudah CC, Politisi Partai Hanura ini menyampaikan apresiasi. Tapi menurut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, hal itu seharusnya menjadi prime mover bagi 11 kabupaten/kota di Bengkulu.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, provinsi yang dipimpinnya masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, yang angkanya di atas nasional. Selain itu, anggarannya juga paling miskin. "Jadi kami berkomitmen untuk tidak korupsi, tidak menggunakan narkoba, dan tidak bisnis ke dalam area yang sering disebut jeruk makan jeruk," kata Ridwan. [IC]
.jpeg)
