Baca juga: Kemiskinan Bengkulu Naik
"Saya ingin agar semua kebijakan, semua program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ini betul-betul dijalankan secara terpadu, terintegrasi antar kementerian, juga dengan Bank Indonesia, juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan), juga dengan Bulog," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) membahas masalah kemiskinan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai, kemiskinan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ditambah lagi dengan harga beras yang tidak stabil. Karena itu, ia minta semua pihak untuk betul-betul memperhatikan kedua hal tersebut.
"Harga pangan yang tidak stabil dengan mudah akan menghilangkan semua dampak positif program-program yang telah dilakukan dalam hal pengentasan kemiskinan," kata dia.
Tak hanya itu, ia juga minta agar program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) didistribusikan tepat sasaran. "Saya ingin laporan bahwa seluruh kartu itu nanti harus tuntas pada bulan April yang akan datang," ucapnya.
Program dana desa juga menjadi perhatian presiden yang diusung PDIP ini. Menurutnya, dana desa harus bermanfaat untuk rakyat desa dan dikerjakan secara padat karya. Sehingga dana ini bisa meningkatkan daya rakyat desa.
Dalam kesempatan itu Presiden memuji penyerapan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sekarang ini hanya 9% itu dipasarkan dengan baik. Ia harap masyarakat sekarang tahu betul bahwa bunga itu hanya 9%.
"Semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan bantuan harus tepat sasaran. Dan pengawasan, pemantauan program betul-betul lapangannya dikuasai, sehingga pelaksanaan di lapangan nantinya bisa kita pantau, kita awasi," pungkasnya.
Untuk diketahui, rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar. [GP]
