Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Pemkot Diminta Legowo

Teuku ZulkarnainBENGKULU, PB - Kisruh mutasi tanggal 20 Oktober 2015 dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang telah usai diselenggarakan akhir Desember 2015 yang lalu saat ini masih ditangani Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca juga: Hasil Lelang Jabatan Menggantung

Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengatakan, dewan berharap agar KASN dapat bertindak objektif dengan mendengarkan seluruh keterangan dari semua pihak yang terkait dan mendasari pertimbangannya sesuai dengan aturan-aturan yang objektif.

"Tapi Pemkot harus tunduk pada keputusan KASN bila kemudian bukti menunjukkan bahwa memang ada kekeliruan dalam produk mutasi dan lelang jabatan yang sudah kita laksanakan. Tidak perlu gaduh karena banyak kerja-kerja kerakyatan yang harus kita tuntaskan," kata Teuku, Senin (11/1/2016).

Ia menjelaskan, bilamana sejumlah pejabat yang dimutasi dinyatakan oleh KASN tidak memenuhi syarat untuk diturunkan pangkat maka Pemerintah Kota harus mengembalikan jabatan yang bersangkutan. Ia menegaskan, jangan ada yang tersakiti dengan mutasi, baik karena kekeliruan, maupun karena alasan subjektif lainnya.

"Tidak perlu saling menyalahkan. Apapun keputusan KASN harus dihormati karena itu lah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengurus hal ini. Bahkan kalau memang misalnya hasil lelang jabatan harus gugur karena aturan, harus diterima juga dengan besar hati. Tapi ingat, karena aturan, bukan kepentingan," tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sesda) Kota Bengkulu, Marjon, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih akan memberikan klarifikasi mengenai produk mutasi dan lelang jabatan tersebut. Produk mutasi dinilai KASN merugikan bagi tiga orang mantan pejabat dan hasil lelang jabatan diragukan karena adanya dua anggota Pansel yang diduga belum mengundurkan diri dari partai politik.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), M Husni, masih memilih bungkam. Meski Husni adalah orang yang aktif berkoordinasi ke KASN, namun Husni terkesan tidak ingin transparan dalam menjelaskan permasalahan ini kepada publik. [RN]