PedomanBengkulu.com, Jakarta - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias karyawan kontrak maksimal empat tahun.
“Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun,” demikian bunyi Pasal 82 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Naskah UU yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 ini diunggah pemerintah di situs web resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara RI, diakses Kompas.com pada Jumat (6/11/2026).
Aturan itu diatur dalam Bagian Kedua tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Bila dihitung, jangka waktu PKWT maksimal dua tahun ditambah perpanjangan dua kali masing-masing satu tahun, maka jumlah durasi PKWT yang diperkenankan UU ini maksimal adalah empat tahun.
Aturan sebelumnya: PKWT maksimal 5 tahun Menurut aturan sebelum UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini diundangkan, PKWT maksimal berjangka waktu lima tahun. Dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diketok Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Oktober 2024, MK memutuskan agar jangka waktu PKWT maksimal lima tahun.
Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan atas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja sebelum dilakukan perubahan Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja.
Sebab sebelumnya, dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai berakhirnya PKWT bahwa "pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun".
Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam Pasal 8 ayat (1) PP itu diatur bahwa PKWT dapat dibuat paling lama lima tahun.
Sumber: kompa.com
