PedomanBengkulu.com, Jakarta - Skandal empat jenderal Polri menyadap Presiden Prabowo Subianto menjadi alarm pengingat bahwa negara ini memang perlu undang-undang khusus soal penyadapan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, regulasi mengenai mekanisme penyadapan perlu diperbaiki agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Ini momentum, momentum untuk memperbaiki regulasi kita ya," kata Sarmuji, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Terlepas dari kasus spionase ilegal Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan itu, ada urgensi yang didapat untuk mendorong legislasi.
"Jadi, setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan salah satu momentumnya adalah kita mungkin harus kita lihat lagi RUU Penyadapan kita. Biar penyadapan itu betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku," tambah dia.
Sarmuji juga menanggapi rencana DPR membahas RUU Penyadapan.
Menurut dia, pembahasan regulasi tersebut tidak akan sulit karena RUU Penyadapan sebelumnya sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sebenarnya sebelum terungkapnya penyadapan terhadap Prabowo dan lain-lain belakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengamanatkan adanya UU soal penyadapan jauh-jauh hari, yakni tahun 2011 silam.
MK mengetok palu putusan perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 terkait penyadapan. Putusan MK tersebut memerintahkan agar tata cara dan mekanisme penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri.
Evaluasi aturan penyadapan Senada dengan Sarmuji, Lembaga independen pemerhati hukum pidana, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai terkuaknya dugaan penyadapan ilegal ini menjadi waktu yang cocok untuk mengevaluasi aturan penyadapan.
"Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh penggunaan kewenangan negara dalam melakukan upaya paksa, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum," kata Manajer Program ICJR, Ajeng Gandini, dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
ICJR berpandangan, kewenangan untuk melakukan penyadapan tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan diskresi aparat penegak hukum, melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas, batas penggunaan yang terukur, dan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ajeng menyatakan, penyadapan memerlukan perhatian khusus yang dilakukan secara rahasia dan memungkinkan negara mengakses komunikasi, informasi, serta data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Karakteristik ini menjadikan penyadapan sebagai salah satu bentuk tindakan koersif negara yang sangat serius terhadap hak atas privasi dan kerahasiaan komunikasi.
“Oleh karena itu, kewenangan penyadapan harus dibatasi secara ketat, baik dari segi tujuan, subjek, prosedur perizinan, jangka waktu, maupun pengelolaan dan pemusnahan hasil penyadapan. Tanpa jaminan tersebut, penyadapan berisiko menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," ucapnya.
Bagaimana respons legislatif dan eksekutif? Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan RUU Penyadapan akan mulai dibahas setelah RUU Perampasan Aset rampung dibahas. Habiburokhman memperkirakan, pembahasan RUU Penyadapan dapat dimulai pada Desember 2026 karena RUU Perampasann Aset ditargetkan selesai pada November 2026.
"Setelah Perampasan Aset ini. Jadi, enggak ini kan masih bulan apa, masih bulan November. Bisa di Desember bisa mulai tuh, ya. Jadi Perampasan Aset ini kita full, habis itu baru ya, tiga undang-undang itu kita gas," ujar Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurut Habiburokhman, RUU Penyadapan ini akan semakin memperketat aturan soal penyadapan.
"Memperketat, memperjelas ya. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan soal RUU Penyadapan menunggu masa sidang mendatang.
Sebab, saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, waktu anggota menjalani masa jeda dari kegiatan persidangan untuk kembali ke daerah pemilihan (dapil). "Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Oleh karenanya, Dasco belum bisa bicara banyak soal RUU Penyadapan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemerintah akan membahas secara internal dulu terkait rencana DPR membentuk RUU Penyadapan. "Nanti kita di internal Pemerintah dulu," kata Meutya singkat saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Sumber: kompas.com
