PedomanBengkulu.com - Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipersiapkan melantai di Bursa Efek Indonesi (BEI) pada 2027. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan milik negara.
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, persiapan sejumlah BUMN sudah dimulai.
“Kita sudah mulai pembahasan dan sudah memulai tahapan-tahapannya di Danantara dan BUMN,” kata Rosan saat menghadiri Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.
Rosan menjelaskan, terdapat sejumlah BUMN yang telah dipersiapkan untuk melantai di bursa. Menurut dia, proses tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada 2027.
Rosan menilai, masuknya BUMN ke bursa menjadi salah satu bentuk transparansi pengelolaan perusahaan negara. Hal tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan milik negara.
Menurut Rosan, perusahaan BUMN yang melantai di bursa akan mendapatkan pengawasan lebih luas, tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga lembaga lain dan publik, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemegang saham, serta masyarakat secara luas.
“Tahun 2027 kita sudah mengidentifikasi beberapa perusahaan untuk melantai ke bursa. Ini sebagai salah satu bentuk dari transparansi kita dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, karena kalau di bursa banyak yang memantau atau melihatnya, baik dari OJK, masyarakat dan yang berkepentingan lainnya,” ujarnya.
Rosan menilai keterbukaan tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut dia, pertumbuhan perusahaan BUMN yang melantai di bursa dapat dirasakan masyarakat. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan nilai tambah, perkembangan operasional, hingga manfaat ekonomi lainnya.
Dirinya mengatakan, proses identifikasi perusahaan yang berpotensi melantai di bursa masih berlangsung. Pihaknya menargetkan proses identifikasi tersebut selesai sebelum akhir 2026.
Danantara kemudian akan menginstruksikan sejumlah perusahaan yang dinilai memiliki potensi. Perusahaan tersebut juga diharapkan mendapatkan respons positif dari dunia usaha.
Respons tersebut diharapkan berasal dari pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan demikian, sejumlah BUMN dari berbagai sektor berpotensi masuk pasar modal pada 2027. Namun, nama perusahaan yang akan melantai di bursa belum disampaikan secara rinci oleh Rosan.
Danantara Berkirim Surat ke BEI
Di lain sisi, rencana masuknya Danantara ke struktur pemegang saham BEI sebelumnya juga sudah terendus dari surat yang dikirimkan kepada pengelola bursa.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendri membenarkan adanya surat dari Danantara yang berisi permohonan untuk menjadi salah satu pemegang saham BEI. Namun, surat tersebut belum menyebutkan berapa persen saham yang hendak dimiliki.
“Dalam surat tidak secara spesifik menyebutkan persentase,” ucap Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Dengan begitu, angka 5-10 persen yang kini disampaikan Rosan masih merupakan kisaran yang sedang dibahas di internal Danantara. Belum ada angka kepemilikan final yang tercantum dalam surat tersebut. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima pengajuan kepemilikan saham BEI di atas 5 persen.
Kabar mengenai kemungkinan kepemilikan Danantara hingga lebih dari 40 persen sebelumnya memang sempat beredar. Informasi tersebut muncul sebelum OJK menerbitkan aturan baru mengenai struktur pemegang saham BEI.
Aturan itu kemudian dituangkan dalam POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan OJK pada 17 September 2026.
“Belum ada, pengajuan ke OJK tentu belum ada sampai saat ini,” tegas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi.
Porsinya Lima Sampai Sepuluh Persen
Bursa Efek Indonesia (BEI) sebentar lagi bukan cuma tempat saham diperjualbelikan. Struktur kepemilikannya juga sedang dirombak. Di tengah proses demutualisasi bursa, Badan Pengelola Investasi Danantara ikut bersiap mengambil bagian sebagai pemegang saham.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut porsi yang kemungkinan diambil Danantara berada di kisaran 5-10 persen. Angka tersebut masih dibahas secara internal dan belum menjadi keputusan final.
“Ya kan POJK-nya sudah keluar dan kami di Danantara porsinya mungkin ada beberapa. Tapi kita, porsinya yang penting kan perubahan di bursanya. Kita lagi bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen,” kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Pernyataan Rosan sekaligus memberi konteks baru terhadap kabar yang sebelumnya beredar mengenai kemungkinan Danantara menguasai sekitar 40 persen saham BEI. Angka tersebut, kata dia, lebih mungkin menggambarkan porsi kepemilikan konsorsium pemerintah secara keseluruhan, bukan jatah Danantara seorang diri.
Konsorsium itu bisa saja melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, termasuk Kementerian Keuangan. Namun, Rosan belum bisa memastikan berapa persis total saham yang nantinya akan berada di tangan konsorsium pemerintah.
“Mungkin karena, mungkin ada pihak lain, mungkin ya, dari ada kementerian lain mungkin yang ikut, Menteri Keuangan atau yang lain-lain. Jadi kita, bersama-sama. Konsorsium bisa sampai 30-40 persen. Tapi mungkin porsi Danantara sekitar 5-10 persen,” jelas Rosan.
Jadi, kalau angka 40 persen terdengar seperti Danantara hendak mengambil alih sepertiga lebih saham BEI, ceritanya tidak sesederhana itu. Porsi 5-10 persen disebut sebagai kemungkinan kepemilikan Danantara, sedangkan angka 30-40 persen merupakan kemungkinan total kepemilikan konsorsium pemerintah.
Sumber: www.kabarbursa.com
