PedomanBengkulu.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Radar MBG, portal digital yang memungkinkan orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah daerah memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menu, kandungan gizi, foto makanan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksinya. Langkah ini ditempuh BGN untuk memperkuat transparansi sekaligus membuka pengawasan publik terhadap pelaksanaan program.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan portal tersebut dirancang agar informasi mengenai makanan yang diterima siswa dapat diakses secara lebih mudah. Masyarakat tidak lagi hanya mengetahui bahwa program MBG berjalan, tetapi juga dapat melihat detail makanan yang disajikan.
“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Melalui Radar MBG, pengguna dapat mengecek sekolah penerima program, menu harian, kandungan gizi, foto makanan, serta SPPG yang menjadi penyedia makanan. Informasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama terhadap kualitas layanan MBG.
BGN juga tengah meningkatkan kewajiban pelaporan digital bagi seluruh SPPG. Saat ini sekitar 85 persen SPPG telah melakukan pengisian laporan secara digital, termasuk terkait proses produksi makanan.
Menurut Sudaryono, kelengkapan informasi pada Radar MBG akan sangat bergantung pada kedisiplinan SPPG dalam melakukan pelaporan. “Kalau nanti dibuka tetapi gambarnya belum muncul, itu artinya SPPG-nya belum melaporkan atau belum memfoto,” jelasnya.
Di sisi lain, BGN bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penerima MBG tercatat secara akurat. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait data kependudukan dalam rapat koordinasi yang sama.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data Dukcapil memungkinkan pemerintah mendata penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil. “Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.
Integrasi data juga ditujukan mencegah penerima manfaat tercatat lebih dari sekali. Sudaryono mengatakan dalam pemutakhiran data ditemukan adanya data ganda serta nama penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum memperoleh layanan MBG.
“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” katanya.
Selain persoalan data dan transparansi, BGN menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Dukungan daerah diperlukan antara lain dalam pendataan penerima, pengawasan kesehatan, serta memastikan standar higienitas SPPG terpenuhi.
Tito meminta Dinas Pendidikan berperan dalam pendataan penerima manfaat, sedangkan Dinas Kesehatan ikut mengawasi aspek higienitas di SPPG. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat komunikasi dengan BGN agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani.
Sudaryono menegaskan BGN terbuka terhadap kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak diperlukan agar MBG terus mengalami perbaikan dari sisi kualitas makanan, kandungan gizi, ketepatan sasaran, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
