PedomanBengkulu.com, Jakarta — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memperkuat perannya sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Lebih dari satu dekade berjalan, program ini menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi cakupan kepesertaan, kualitas layanan, maupun keberlanjutan pengelolaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa JKN bukan sekadar skema pembiayaan kesehatan, melainkan instrumen strategis dalam mendorong produktivitas masyarakat. Dengan akses layanan kesehatan yang semakin mudah dan terjangkau, masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara optimal serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Tingginya angka kepesertaan ini sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan yang menembus lebih dari 725,3 juta kunjungan sepanjang tahun, atau setara dengan sekitar 1,9 juta layanan setiap hari.
“Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, sekaligus menandakan akses layanan kesehatan yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Prihati.
Dalam meningkatkan kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA, serta Care Center 165. Selain itu, perluasan jejaring fasilitas kesehatan juga terus dilakukan, mencakup puluhan ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan lanjutan, hingga fasilitas penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukkan kondisi yang sehat dan dikelola secara akuntabel. Hingga akhir 2025, aset bersih tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan. Sementara itu, hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang prudent dan berorientasi pada keberlanjutan.
Kinerja tata kelola juga terus diperkuat, ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) selama 12 tahun berturut-turut. Berbagai indikator lain seperti tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga integritas juga menunjukkan capaian yang sangat baik.
Tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kajian LPEM FEB UI mencatat program ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp129 triliun serta menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Dampak berganda turut dirasakan di berbagai sektor, mulai dari jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, hingga layanan sosial.
Dari sisi perlindungan sosial, JKN juga berperan besar dalam menekan angka kemiskinan. Tercatat sekitar 8,1 juta penduduk berhasil terhindar dari kemiskinan, serta sekitar 16 juta jiwa terlindungi dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
Meski demikian, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk penanganan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Untuk itu, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pengelolaan iuran dan efisiensi pembiayaan agar program tetap berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik. Ia menyebut Public Expose sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai JKN sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan. Ia mengapresiasi capaian yang telah diraih serta mendorong penguatan kolaborasi ke depan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, yang menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga keberlanjutan program.
Dengan capaian dan penguatan yang terus dilakukan, Program JKN diyakini akan tetap menjadi pilar utama dalam mencetak SDM yang sehat dan produktif, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
