Kira-kira tahun 2008, kalau tidak salah waktu itu saya masih semester 8. Di beberapa kelompok diskusi kita sering memperdebatkan pendekatan Anthony Giddens melalui The Third Way. Yang waktu itu kita anggap bukanlah sinthesa dari pertarungan dua ideologi ekonomi politik yakni Kapitalisme Vs Sosialism. Apakah yang kita pahami waktu itu bahwa pendekatan Giddens adalah lipstik dari kegagalan kapitalisme ( berubah m3enjadi Neoliberalisme) dalam menutup kegagalannya. Misalnya kita lihat di era New Labour Tony Blair di Inggris yang gagal melakukan redistribusi kekayaan kepada klass pekerja. Sehingga berdampak pada semakin melebarnya kesenjangan ekonomi. ( Untuk bacaan lebih lanjut saya sarankan pembaca untuk mensearch era New Labour Tony Blair). Lalu apa sebenarnya yang menjadi perdebatan waktu itu, sehingga kita berani mengambil kesimpulan bahwa pendekatan Giddens adalah sekedar lipstik dari Neoliberalisme?
Pada penjelasan panjang dibawah ini saya coba kembali mengangkat hasil diskusi tersebut dengan mengkomparasikan dengan Pidato Prabowo pada Sidang Paripurna DPR 20 mei 2026 beberapa hari yang lalu, yang kita lihat arahnya hampir sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Era New Labour Tony Blair.
Mari kita masuk kedalam basis teorinya. Anthony Giddens dalam The Third Way: Pembaruan Demokrasi Sosial mengajukan sebuah tesis radikal bahwa politik modern harus berani keluar dari dikotomi kaku yang mengekang arah peradaban: tunduk pasrah pada keliaran kapitalisme pasar bebas (neoliberalisme), atau terjebak dalam sentralisme negara yang kaku dan tidak efisien (sosialisme klasik). Lanjut Giddens menegaskan bahwa tugas mendesak dari negara-bangsa kontemporer adalah menjinakkan dinamisme pasar global tanpa harus mematikannya, seraya merekonstruksi jaring pengaman sosial bukan sebagai santunan kemiskinan yang pasif, melainkan sebagai investasi aktif pada kapasitas manusia ( sesuatu yang terkesan sangat meritokraktik). Premis inilah yang menurut saya menjadi roh utama dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI tersebut
Dengan suara serak Prabowo memaparkan target makro ekonomi yang dalam perhitungan sederhananya adalah sebagai bentuk dari model manifesto politik ekonomi. Ya, dalam hal ini dia sedang memproklamirkan manifesto politik "Jalan Ketiga" versi rezim "Bergizi Gratis" melalui sebuah pernyataan yang cukup radikal mengenai paradok pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Prabowo secara terbuka mempersoalkan penyimpangan struktur ekonomi nasional, di mana angka pertumbuhan makro diklaim melonjak hingga 35 persen namun populasi kelas menengah justru merosot dan angka kemiskinan merangkak naik. Apa yang sedang dilakukan oleh Prabowo saat membedah luka ketimpangan ekonomi yang persis seperti yang diperingatkan oleh Giddens?
Bagi Giddens, fundamentalisme pasar bebas selalu gagal menjaga kohesi sosial karena wataknya yang abai terhadap distribusi kesejahteraan. Ini mungkin yang jadi basis argumen Prabowo dalam menangkap kegagalan sistemik itu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa pragmatisme politik domestik, menegaskan bahwa model ekonomi yang membiarkan yang kaya menjadi sekaya-kayanya sementara yang miskin disalahkan atas kemiskinannya sendiri adalah pengkhianatan terhadap falsafah Pancasila.
The Third Way Giddens adalah posisi kompromis. Suatu pendekatan politik pragmatis yang menolak melompat ke kutub kiri ( Sosialisme) dengan melakukan nasionalisasi massal seperti yang kita pahami dalam pendekatan negara-negara sosialis. Narasi yang dibangun oleh Prabowo kemarin justru mengambil jalan sintesis yang menjadi inti dari Jalan Ketiga. Manifestasi dari semua argumen Prabowo dengan melakukan pendekatan Giddensian ini pada kebijakan mengenai pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam. Dengan mewajibkan komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan produk paduan besi dijual melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal.
Artinya negara akan segera masuk langsung ke pasar dengan melakukan campur tangan untuk menjinakkan sirkulasi kapital global dan memastikan devisa hasil ekspor parkir di dalam negeri. Di saat yang sama, hak dan hasil penjualan tetap diteruskan kepada pelaku usaha swasta sebagai pengelolanya. Ini adalah perwujudan terlihat sempurna dari konsep negara sebagai fasilitator dinamis dalam teori Giddens. Dalam pandangan Jalan tengah, di mana negara tidak mematikan pasar privat melainkan mengatur dan mengarahkannya demi kepentingan bersama yang lebih besar.
Sintesis ekonomi ini lalu disandingkan dengan komitmen disiplin fiskal pemerintah yang tetap menjaga defisit APBN berada di batas aman 1,8 hingga 2,4 persen, dalam bahasa Prabowo sebagai bukti pemerintah tidak berniat mengadopsi kebijakan anggaran yang kaku melainkan tetap menghormati aturan main ekonomi global. Dalam bahasa sederhananya Prabowo sedang berusaha mengatakan bahwa " Kami tidak Ugal-ugalan dalam menggunakan uang Rakyat".
Meskipun narasi "Jalan Ketiga" ini terdengar indah sebagai solusi jalan tengah yang mendamaikan dua kubu antara kepentingan kapitalis nasional dan global serta kepentingan negara bangsa, tapi menuntut pembacaan yang jauh lebih kritis dan mendalam. Secara teoretis, pendekatan Anthony Giddens memiliki celah tajam. Misalnya Chantal Mouffe dalam Pradoks Demokrasi, menjelaskan bahwa Jalan Ketiga melakukan depolitisasi terhadap konflik kelas dengan memperkenalkan konsep "konsensus" yang semu dan menghilangkan batas oposisi yang jelas. Dalam praktiknya, seperti dipetakan oleh David Harvey dalam Sejarah Singkat Neoliberalisme, The Third Way sering kali berakhir menjadi kosmetik humanis bagi neoliberalisme; ia menerima struktur pasar yang timpang lalu mencoba mengobati gejalanya dengan program kesejahteraan kosmetik.
Ketika Prabowo mengadopsi logika ini, ada bahaya laten bahwa "Ekonomi Pancasila" yang ia gaungkan sebenarnya sedang melanggengkan penjinakan daya kritis rakyat. Rakyat diposisikan bukan sebagai warga negara yang berdaulat atas alat produksi, melainkan sekadar sebagai konsumen pasif dari kebaikan hati negara melalui skema jaring pengaman sosial.
Mari kita lihat lebih dalam dengan menggunakan pendekatan Marxis, untuk melihat watak ilusif dari eksperimen "Jalan Ketiga" yang mungkin saja menjadi model ideologis ekonomi yang dibawa oleh rezim " Bergizi Gratis" ini.
Karl Marx dan Friedrich Engels dalam Manifesto Komunisme menegaskan bahwa eksekutif dari negara modern tidak lain hanyalah sebuah komite untuk mengelola urusan bersama dari seluruh kelas borjuis. Dalam pandangan Marxism, hal ini disebut sebagai "Bonapartisme". Marx menjelaskan dampak sejarah revolusi ditangan Napoleon Bonaparte , di mana eksekutif tampil seolah-olah menjadi kekuatan independen yang berada di atas borjuasi dan proletar demi meredam konflik. Dan kita pikir ini adalah model pembacaan yang menarik dalam melihat manuver ekonomi politik Prabowo melalui Pidatonya. Dimana kita saksikan sendiri, model Bonapartism pelan-pelan merubah struktur kritik negara, saat kita melihat Lembaga perwakilan tidak ubahnya sebagai lembaga tepuk tangan. Bahwa kehadiran pidato Prabowo di depan sidang Paripurna, dan riuh dukungan elit, memberikan nuansa kekuatan eksekutif pelan-pelan menekan Parlemen melalui koalisi yang sangat gemuk, serta kepemilikan kursi partai di parlemen yang begitu besar.
Kenapa kita berani mengatakan bahwa Pidato Prabowo kemaren adalah bentuk dari manuver Ekonomi politik? Prabowo berani secara langsung menyerang kapitalisme neoliberal, tetapi dia juga berani menjamin kelangsungan bisnis swasta. Tentu model ini adalah upaya klasik untuk menyelamatkan 'muka kapitalisme" itu sendiri dari krisis legitimasinya.
Melalui pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA, negara tidak sedang melakukan dekomodifikasi atau merebut alat produksi untuk buruh, melainkan melakukan kalkulasi rasional demi menyelamatkan akumulasi kapital nasional. Hak dan keuntungan tetap mengalir ke kantong pemilik modal (borjuis), sementara negara hanya bertindak sebagai manajer kolektif yang memastikan sirkulasi kapital tidak terganggu oleh guncangan eksternal global. Apakah ini melanjutkan argumen David Harvey tentang Akumulasi melalui perampasan? Waktu yang akan menjelaskan hal ini.
Ketika teori ini kita benturkan ke realitas material Indonesia, yang kita temukan adalaj kontradiksi yang terlihat seperti aib pertumbuhan. Misalnya, Indonesia berusaha Menjaga defisit anggaran tetap rendah di angka 1,8 hingga 2,4 persen demi mematuhi ortodoksi fiskal global, sementara di saat yang sama mendanai program populis yang luar biasa mahal seperti makan gizi gratis. Bukankah ini terkesan ilusi matematika ekonomi? Ya silahkan para ahli ekonomi yang berpendapat dan menghitung. Tapi Dari kacamata ekonomi-politik Marxis, jaring pengaman sosial ini berfungsi tak lebih dari sekadar biaya reproduksi tenaga kerja (cost of reproduction of labour power) seperti yang dijelaskan Marx dalam Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik Buku I, yang ditanggung negara agar kaum pekerja tetap sehat dan mampu terus dieksploitasi oleh kapital, sekaligus sebagai katup penyelamat untuk mencegah meletusnya pergolakan kelas akibat pemiskinan struktural.
Tanpa ada keberanian untuk melakukan restrukturisasi pajak yang progresif terhadap kelompok super kaya, negara dipastikan akan mengambil jalan pintas yang opresif, yakni; memperluas basis pajak rakyat kecil melalui kenaikan PPN atau menambah utang luar negeri, walaupun tempo Hari Purbaya dengan bahasa ancaman untuk memerintahkan orang kaya memindahkan uangnya kedalam negeri, tapi kita masih menunggu kabar baik dari hal ini.
Sisi lain Inilah bahayanya dari pendekatan jalan Ketiga ala Giddens. Secara praktis pendekatan Giddens memiliki watak aslinya yang mendua; di satu sisi ia menolak fundamentalisme pasar dalam retorika, tetapi tunduk pada disiplin pasar dalam eksekusi anggaran, yang pada akhirnya kembali memeras nilai lebih (surplus value) dari kelas pekerja dan kelas menengah yang posisinya justru sedang merosot.
Bukankah dengan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA sebagai monopoli negara memicu tanda bahaya yang sangat serius terkait watak rent seeking capitalism (kapitalisme pemburu rente) khas Indonesia? Giddensmembayangkan aparatus negara sebagai wasit yang netral, profesional, dan berintegritas. Namun, memproyeksikan asumsi tersebut ke dalam lanskap politik kita hari ini yang transaksional dengan watak patrimonial adalah kekhwatiran baru. Pemusatan otoritas ekspor komoditas strategis di bawah satu atap BUMN dalam sejarah ekonomi politik kita hampir selalu berujung pada penciptaan kantong-kantong baru korupsi sistemik. Memberikan jalan mulus bagi para elit politik untuk memeras BUMN, serta memperkaya Elit BUMN .
Marxisme melihat fenomena ini sebagai bentuk akumulasi primitif kontemporer, di mana kekuatan politik negara digunakan secara langsung untuk merebut,mengonsolidasikan, dan memusatkan rente ekonomi. Tanpa adanya transparansi radikal dan mekanisme akuntabilitas yang independen, badan tunggal ini tentu bisa disinyalir sebagai kantung uang baru, sebagai instrumen pemusatan rente ekonomi bagi segelintir elite birokrasi dan oligarki yang merapat ke lingkaran kekuasaan.
Walaupun diatas kertas mampu mengoreksi / menjinakkan keliaran pasar bebas demi kemaslahatan publik, namun penerapan tiruan Jalan Ketiga di Indonesia ini berisiko besar terjebak menjadi jembatan teoritis yang melegitimasi lahirnya varian baru kapitalisme kroni yang berlindung di balik jargon proteksionisme dan retorika kesejahteraan populis.
Sisi lain kita juga harus Waspada, basis argumen lembaga Legislatif kita belum menemukan tempat duduknya selam Rezim Bergizi Gratis ini berkuasa. DPR kita tidak ubahnya seperti rumah kosong. Tentu yang kita pahami selama ini, politik di tangan partai adalah sesuatu yang berhitung secara ekonomi kroni, kehidupan partai berserta elit-elitnya, bukan untuk maslahat umat. Tentu kondisi ini Membawa Pendekatan Gidden masuk kembali kejurang Krisis, seperti era Tony Blair di Inggris. Kondisi ini jika kita kembali pada kritik Chantal Moufe maka yang terjadi adalah politik kehilangan konflik yang sehat (agonisme) karena dipaksa masuk ke dalam konsensus semu, maka konflik tersebut suatu saat akan meledak dalam bentuk yang tidak sehat, seperti apatisme politik massal, menguatnya populisme kanan yang ekstrem, atau kerusuhan sosial ketika jaring pengaman dari negara tidak lagi mampu menahan beban krisis.
Jalan Ketiga Prabowo adalah eksperimen besar yang bisa jadi penyelamat kapitalisme Indonesia dari kehancuran (dengan kooptasi populis), atau batu loncatan menuju bentuk baru otoritarianisme ekonomi. Tidak ada jaminan. Yang pasti, tanpa rakyat yang kritis dan terorganisir, jalan mana pun yang ditempuh hanya akan menguntungkan segelintir elite.
Wallahualam.
