PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meniadakan tradisi open house pada Idulfitri 1447 H patut diapresiasi sebagai terobosan yang lebih membumi. Di bawah arahan Gubernur Helmi Hasan, para ASN dan pejabat tidak lagi sekadar menerima tamu dalam seremoni tahunan, melainkan langsung turun ke lapangan (turlap) untuk menyapa dan membantu masyarakat.
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan publik, dari simbolik ke substansial. Lebaran, yang selama ini identik dengan silaturahmi seremonial, kini dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.
Arahan gubernur untuk melihat langsung kondisi riil di lapangan bukan tanpa alasan. Persoalan mendasar seperti akses listrik, jaminan kesehatan, kondisi jalan, hingga keberadaan anak yatim masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dari balik meja. Dengan turun langsung, para pejabat dapat memahami persoalan secara utuh sekaligus merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.
Respons cepat dari jajaran Pemprov Bengkulu menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak berhenti sebagai wacana. Kehadiran pejabat di tengah masyarakat mulai dari korban kebakaran hingga warga kurang mampu memberikan pesan kuat bahwa pemerintah hadir bukan hanya saat peresmian atau seremoni, tetapi juga dalam situasi sulit.
Lebih jauh, pendekatan ini memperkuat semangat program “Bantu Rakyat” yang selama ini digaungkan. Bantuan yang disalurkan, baik berupa sembako, uang tunai, maupun alat bantu seperti kursi roda, bukan sekadar bentuk kepedulian, tetapi juga bukti konkret keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil.
Namun demikian, keberlanjutan program ini menjadi kunci. Turlap tidak boleh hanya menjadi agenda musiman saat Lebaran, melainkan harus menjadi budaya kerja yang konsisten. Tanpa kesinambungan, dampak positif yang dirasakan masyarakat berpotensi hanya bersifat sementara.
Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah yang efektif tidak selalu harus ditampilkan dalam kemewahan acara, tetapi justru dalam kesederhanaan aksi nyata. Jika dijalankan secara konsisten, langkah ini bukan hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang selama ini menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
