PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hj Leni Haryati John Latief menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan keuangan pemerintah pusat benar-benar mengakomodasi beban belanja pegawai di daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
"Banyak pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal yang berat, terutama dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai. Kondisi tersebut berpotensi semakin kompleks seiring dengan kebijakan penataan tenaga non-ASN, termasuk proses transisi tenaga honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kata Hj Leni Haryati John Latief, Selasa (24/2/2026).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, DPD RI harus mengambil peran strategis dalam memperjuangkan prioritas pembiayaan urusan pemerintahan bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah, khususnya dalam pembahasan rancangan undang-undang terkait rencana pembangunan jangka panjang nasional.
“DPD RI perlu memastikan kebijakan fiskal nasional berpihak pada daerah dengan kapasitas keuangan terbatas agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini menekankan, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat menjadi krusial agar proses transisi tenaga honorer menjadi PPPK, terutama skema paruh waktu, tidak menimbulkan persoalan baru di daerah. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, pemerintah daerah berisiko mengalami peningkatan beban belanja pegawai yang dapat mengganggu pelayanan publik dan program pembangunan.
"Ke depan harus ada perencanaan keuangan yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam dokumen pembangunan jangka panjang. Penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan riil daerah, sehingga kebijakan nasional tidak membebani daerah secara tidak proporsional," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, DPD RI akan terus mendorong agar alokasi transfer ke daerah dan skema pendanaan lainnya dirancang lebih afirmatif bagi wilayah dengan kapasitas fiskal rendah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
"Keberhasilan reformasi manajemen aparatur, termasuk penataan tenaga honorer, sangat bergantung pada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, tujuan peningkatan kualitas aparatur justru berpotensi menimbulkan tekanan anggaran baru di tingkat daerah," demikian tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
