PedomanBengkulu.com, Palembang – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang, kemarin (15/9/2025).
Anggota Komite I DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengenai kunjungan itu mengatakan, para Senator disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Kantor Pemerintah Provinsi Sumsel. Hadir pula jajaran pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan, perangkat daerah provinsi, Forkopimda, serta jajaran TNI.
Dalam keterangannya, Hj Leni Haryati John Latief menyampaikan bahwa penetapan kawasan hutan yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan tata ruang.
“Banyak daerah menghadapi hambatan dalam menyusun rencana tata ruang karena kewenangan penetapan kawasan hutan sepenuhnya berada di pusat. Termasuk Sumatera Selatan sendiri. Padahal, kebutuhan di daerah sangat mendesak agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengenai kunjungan ini menekankan pentingnya implementasi perencanaan tata ruang nasional bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Menurutnya, pengaturan tata ruang yang berlaku saat ini, terutama dalam Undang-Undang Cipta Kerja, cenderung sentralistis sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas bagi daerah. Hal ini diperparah dengan adanya pemotongan Dana Bagi Hasil yang sangat tajam, dari Rp192,3 triliun menjadi Rp45,1 triliun atau turun sebesar 76,5 persen.
“Di samping itu, realitas masalah lingkungan yang terjadi saat ini juga diindikasikan dari adanya penerapan kebijakan yang melanggar ketentuan penataan ruang,” tegas Andi Sofyan Hasdam
Selain Andi Sofyan Hasdam dan Hj Leni Haryati John Latief, anggota Komite I yang turut hadir dalam kunjungan kerja ini antara lain Achmad Azran, Pdt. Penrad Siagian, M. Sum Indra, KH. Abdul Hakim, Aanya Rina Casmayanti, Kondang Kusumaning Ayu, Hj. Ade Yuliasih, TGH. Ibnu Halil, Agustin Teras Narang, Muhammad Hidayattollah, H. MZ Amirul Tamim, Ian Ali Baal Masdar, Bisri As Shiddiq Latuconsina, dan Sultan Hidayatullah.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang lebih terintegrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
