PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong - Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri Thobari, SE., M.AP, bersama jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menghadiri kegiatan Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Grand Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKN memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Agenda tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dari wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri Thobari, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional ini.
“Penerapan sistem merit sangat penting bagi kami di daerah untuk memastikan aparatur sipil negara bekerja profesional dan berdasarkan kompetensi. Kehadiran kami dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam manajemen ASN.
“Digitalisasi manajemen ASN juga menjadi kunci. Dengan sistem berbasis teknologi, kami berharap proses kepegawaian di Rejang Lebong lebih cepat, mudah, dan terbuka bagi semua,” kata Fikri.
Berdasarkan susunan acara, kegiatan diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara kepala daerah dengan BKN, pemberian anugerah BKN, serta paparan arah kebijakan kepegawaian oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Selain Bupati, pejabat Rejang Lebong yang turut hadir antara lain Erwan Zuganda, SH (Plt. Kepala BKPSDM), Wahyu Mirwansyah, ST (Sekretaris BKPSDM), serta Dheny Rizkiansyah, SH (Kabid Pengembangan SDM BKPSDM).
Apa Itu Meritokrasi dan Digitalisasi?
Meritokrasi adalah sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang menempatkan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena faktor kedekatan pribadi, senioritas, atau politik.
Adapun digitalisasi merupakan transformasi layanan dan proses birokrasi manual menjadi berbasis teknologi digital, mulai dari rekrutmen CPNS, pangkalan data ASN, hingga sistem penilaian kinerja daring.
Kedua agenda ini menjadi fokus BKN untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(Julkifli Sembiring)
