PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) telah menjalin kesepakatan dengan Ombudsman RI untuk mempererat sinergi antara kedua lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air.
Anggota DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, Ombudsman RI perlu mengawal agar roda pemerintah di daerah-daerah selaku pelayan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, baik yang berupa pelayanan jasa, administrasi, dan barang.
"Di Bengkulu sepanjang 2022 sampai 2024 masih ditemukan 1.228 temuan pengaduan soal pelayanan publik ini. Dugaan paling banyak mengenai penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan juga masuk dalam kategori aduan yang sering dilaporkan oleh masyarakat," kata Hj Leni Haryati John Latief, Senin (28/4/2025).
Perempuan berhijab kelahiran Taba Anyar 31 Oktober 1964 ini bersyukur di daerah pemilihannya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memahami betul pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik mengenai pelayanan publik yang berupa pelayanan jasa, administrasi, dan barang.
"Ambulance per desa misalnya, ini pasti sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan publik pada bidang kesehatan di desa-desa. Jangan ada lagi jenazah warga miskin dibawa pakai motor. Begitu juga truk sampah. Pemerintah Provinsi Bengkulu cukup peka dengan aspirasi masyarakat," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini berharap Ombudsman RI melalui perwakilannya di daerah-daerah juga dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan Mall Pelayanan Publik atau sering disingkat MPP.
"Di daerah masih sering muncul keluhan. Ada yang mau ngurus BPJS Kesehatan bingung karena diarahkan ke beberapa tempat tanpa mendapatkan pelayanan yang jelas. Ada juga gerai layanan petugasnya kosong sehingga warga harus nunggu lama tanpa kepastian pelayanan. Ini harus dibenahi," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini optimis para kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 yang baru saja menjabat dapat bekerja dengan lebih maksimal dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah lebih baik di wilayah yang mereka pimpin.
"Sama-sama kita kawal terutama pada hal-hal yang mesti diprioritaskan seperti jalan dan jembatan serta semua sarana yang menghubungkan antar daerah supaya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat," demikian tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
