 |
| Senator Riri Damayanti John Latief |
PedomanBengkulu.com, Jakarta - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen, membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2023 serta rencana kerja tahun 2024
Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, mengajukan tiga usulan pembangunan infrastruktur yang menurutnya menjadi prioritas dan mendesak kepada Kementerian PUPR agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh warga Bengkulu.
"Pertama saya minta pembangunan Tol Bengkulu-Lubuklinggau dapat segera dituntaskan. Insya Allah warga Bengkulu akan sangat merasakan manfaat warisan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo bila tol Bengkulu-Lubuklinggau ini rampung," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Lulusan Psikologi Universitas Indonesia ini juga meminta Kementerian PUPR untuk menambah jumlah bantuan renovasi rumah warga yang tinggal di rumah tak layak huni sesuai dengan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021 yang mencapai 98.882 keluarga tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota se-Bengkulu.
"Program ini sudah sangat baik dan sangat membantu khususnya bagi warga yang tidak mampu. Maka jumlahnya harus diperbanyak. Jangan ada yang sudah direhab ada yang belum. Ini memicu kecemburuan sosial. Coba periksa datanya, jumlahnya mencapai puluhan ribu," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Kepahiang ini juga berharap Kementerian PUPR dapat mendorong pembangunan pengamanan pantai Bengkulu Utara dan daerah agar terhindar dari ancaman abrasi.
"Saya minta ini jadi target prioritas 2023 bidang sumber daya air. Kasihan kalau dibiarkan terus sampai ada berhektare-hektare lahan hilang menyatu bersama laut akibat abrasi laut," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Rapat kerja ini dihadari Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah. Tahun 2023 ini, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp125,22 triliun dan dari jumlah tersebut lelang kegiatan baru dilakukan dengan uang Rp38,18 triliun.
Mohammad Zainal Fatah dalam penjelasannya mengungkapkan, rencana program tahun ini adalah target pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan akses ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Untuk Jalan Tol Trans Sumatera meleset dari target yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dan belum dapat dirampungkan pada tahun 2024. [Muhammad Qolbi]
