Pedomanbengkulu.com, Seluma - Keberadaan tambang pasir besi di desa Pasar Seluma, kecamatan Seluma Selatan, terus menjadi perbicangan hangat. Berbagai aksi penolakan telah digelar berbagai elemen masyarkaat, dan Pemkab Seluma tak luput jadi sasaran kritik. Masyarakat meminta Pemkab Seluma dapat bertindak terkait perizinan tambang, meski kewenangan memberikan izin berada di Kementerian ESDM.
Pemkab Seluma melakukan berbagai upaya agar kritik negatif tak selalu diarahkan kepadanya, salah satunya adalah dengan melarang para pejabat dan ASN untuk sembarangan memberikan komentar. Intruksi ini disampaikan oleh Sekda Kabupaten Seluma, Hadianto, usai kegiatan pelantikan pejabat kamis (30/12/2021) kemarin.
"Kami sampaikan kepada para pejabat kalau berbicara tidak ada dasar jangan disampaikan, kita berbicara itu (harus) ada fakta kenyataannya," jelasnya.
Pelarangan terhadap pejabat untuk memberikan komentar tersebut, agar tidak ada lagi perdebatan, yang berujung memperpanjang polemik mengenai perizinan tambang pasir besi.
Sementara itu Hadianto menolak untuk memberi informasi lebih lanjut, mengenai adanya pejabat yang sudah ditegur, karena memberikan komentar terkait polemik tambang pasir besi.
"Ya mungkin (ada pejabat yang ditegur)," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, gerakan penolakan terhadap tambang pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, terus masif sejak akhir Desember 2021 kemarin. Kritik semakin keras dilayangkan kepada Pemkab Seluma dan aparat kepolisian, pasca aksi demonstrasi ibu ibu di lokasi tambang dibubarkan paksa. (IT2006)
.jpeg)
