PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas program kerja lembaga negara yang mengurusi bidang infrastruktur tersebut di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, kemarin.
Anggota Komite II DPD RI, Hj Riri Damayanti John Latief, pada rapat kerja ini berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat baik dan perlu kembali digulirkan dengan penambahan secara signifikan di Provinsi Bengkulu mengingat begitu banyak masyarakat yang memerlukan.
"Di Bengkulu khususnya, begitu banyak hunian masyarakat miskin yang perlu diperbaiki dengan jumlah terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mencapai 3745 rumah, Kabupaten Mukomuko yang mencapai 3436, Kabupaten Bengkulu Utara yang mencapai 3268 rumah dan Kabupaten Lebong yang mencapai 2487 rumah. Seluma juga banyak tapi belum terdata dengan baik," kata Hj Riri Damayanti John Latief.
Secara khusus, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini juga menyoroti masalah banjir yang pernah terjadi merata di Bengkulu pada tahun 2019 sehingga mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, 4 korban hilang, 2 korban luka berat, 2 korban luka ringan, serta 12.000 orang terpaksa mengungsi.
"Banjir yang sama dengan skala yang kecil masih terjadi pada 2020 dan 2021. Ini artinya dari segi infrastruktur masih perlu pembenahan. Secara khusus Pemerintah Kota Bengkulu berharap Kementerian PUPR dapat membantu memfasilitasi terbangunnya waduk di Kota Bengkulu untuk pengendalian banjir," papar Hj Riri Damayanti John Latief.
Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, Bengkulu membutuhkan sentuhan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pariwisata ecotourism. Menurutnya, Bengkulu kaya akan sumberdaya pariwisata namun memiliki keterbatasan anggaran untuk dikembangkan secara maksimal.
"Sentuhan Kementerian PUPR dalam bidang infrastruktur akan membuat pariwisata Bengkulu berdaya saing bahkan membanggakan Indonesia. APBD Bengkulu terbatas untuk melakukan pembangunan infrastruktur sendiri. Sentuhan Kementerian PUPR di Bengkulu seperti penataan sebagian kecil daerah Pantai Panjang telah terasa tapi belum signifikan," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang diwakili Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 lembaganya mengelola pagu anggaran sebesar Rp100,6 Triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa pandemi covid-19.
Dia menjelaskan, untuk percepatan pelaksanaan program tahun 2022, dilakukan dengan kegiatan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang telah dimulai sejak Oktober 2021 dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak untuk lebih dari 1.400 paket pekerjaan.
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam rapat ini didampingi Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi Dewi Chomistriana.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai yang menyatakan terimakasih dan apresiasi kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo berserta jajaran atas terlaksananya sinergisitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian PUPR sebagai mitra dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. [Muhammad Qolbi]
