PedomanBengkulu.com, Jakarta — Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Gedung DPD RI, Jakarta, kemarin (20/1/2026). Rapat tersebut mengangkat tema Transformasi Digital 2025–2029 dan turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komite I DPD RI, Hj Leni Haryati John Latief, menyampaikan aspirasi masyarakat dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu yang hingga kini masih menghadapi persoalan ketiadaan sinyal atau blank spot. Kondisi tersebut dinilai menghambat akses masyarakat terhadap layanan komunikasi dan internet.
“Selain ketersediaan sinyal, kualitas layanan dan estetika infrastruktur juga masih bermasalah. Pengguna layanan internet mengeluhkan seringnya gangguan jaringan yang menghambat aktivitas ekonomi digital dan pendidikan,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, persoalan transformasi digital tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kualitas ruang digital. Untuk itu, ia meminta Komdigi mengambil langkah lebih serius dalam menangkal peningkatan konten negatif di media digital.
“Masyarakat meminta pembekalan literasi digital yang lebih mendalam untuk menangkal hoaks, judi online, pinjaman online ilegal, ujaran kebencian, dan fitnah di ruang digital,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Komdigi mencatat seluruh masukan yang disampaikan DPD RI dan memberikan perhatian khusus terhadap usulan tersebut. Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperkuat pengawasan ruang digital sekaligus mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.
Nezar Patria juga menegaskan bahwa Komdigi secara berkelanjutan menangani berbagai persoalan di ruang digital, termasuk praktik judi online, iklan pinjaman online ilegal, serta konten yang tidak sesuai bagi anak. Di sisi lain, Komdigi tengah mengembangkan program literasi digital yang lebih inklusif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan sinergi antara DPD RI dan pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital yang merata, aman, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat pada periode 2025–2029.
Dalam rapat ini, Hj Leni Haryati John Latief juga sempat menyampaikan berkas yang berisi permohonan dari masyarakat di Provinsi Bengkulu yang hingga kini masih menghadapi persoalan ketiadaan sinyal atau blank spot langsung ke tangan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. [**]
