Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

UU Perampasan Aset Disahkan, Atur Pembentukan 2 Badan Baru

 

PedomanBengkulu.com, Jakarta - Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, badan pengelola perampasan aset perlu dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan. 

"Pertama, badan pengelola apa namanya perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Menurut Habiburokhman, pemisahan itu diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan untuk merampas aset sebanyak-banyaknya karena sekaligus bertanggung jawab mengelolanya.

"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata dia.

Selain badan pengelola, lanjut Habiburokhman, UU baru tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. 

Dia mengatakan, badan tersebut diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan UU Perampasan Aset. "Yang kedua, pengawas, Badan Pengawas Perampasan Aset. 

Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat," kata Habiburokhman. Habiburokhman berharap, keberadaan badan pengawas dapat mencegah UU Perampasan Aset digunakan sebagai alat untuk menindas pihak di luar kekuasaan ataupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum. 

"Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tuturnya.

Pengesahan RUU Perampasan Aset Diberitakan sebelumnya, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis. Sebelum pengesahan tingkat II tersebut, DPR telah mengambil keputusan tingkat I dalam rapat Komisi III pada Rabu (18/11/2026). 

Dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Habiburokhman menjelaskan, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM bersifat substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Sumber: nasional.kompas.com