PedomanBdengkulu.com, Jakarta – Anggota MPR RI Hj Leni Haryati John Latief mendukung rencana program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Bengkulu, terutama dari keluarga kurang mampu.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menilai, program kuliah gratis yang direncanakan mulai bergulir secara bertahap pada 2027 hingga 2028 harus menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Pendidikan tinggi harus menjadi kesempatan bagi setiap anak bangsa, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Anak-anak petani, nelayan, dan buruh di Bengkulu juga berhak meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik,” kata Hj Leni Haryati John Latief, Jumat (6/11/2026).
Dewan Pembina Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu (P3B) ini menilai, biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi salah satu hambatan bagi pemuda daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, program kuliah gratis diharapkan mampu memperluas kesempatan bagi mahasiswa berprestasi dari berbagai wilayah Bengkulu, termasuk daerah pelosok.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut harus disertai perencanaan anggaran yang matang dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pembebasan biaya kuliah tidak justru mengurangi kualitas pendidikan di PTN.
Menurutnya, perguruan tinggi membutuhkan kepastian pembiayaan untuk menjaga mutu akademik, mengembangkan riset, menyediakan fasilitas pendidikan, serta menjamin kesejahteraan tenaga pengajar.
“Jangan sampai kuliah gratis justru membuat kualitas pendidikan menurun. Pemerintah harus menyiapkan skema pembiayaan yang jelas, termasuk kompensasi bagi perguruan tinggi agar kegiatan akademik tetap berjalan optimal,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi anggaran pendidikan. Ia berharap kebijakan pembiayaan tidak hanya menguntungkan perguruan tinggi di Pulau Jawa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan PTN di daerah, termasuk Universitas Bengkulu (UNIB).
Sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), UNIB membutuhkan dukungan anggaran yang memadai apabila kebijakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) diterapkan.
Ia menegaskan, formula pembiayaan harus mempertimbangkan jumlah mahasiswa, karakteristik geografis, serta kebutuhan riil setiap perguruan tinggi. Regulasi yang disusun juga perlu menjamin transparansi dan akuntabilitas agar bantuan tepat sasaran.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini berharap pemerintah dan DPR bersama perwakilan daerah dapat memastikan program tersebut memiliki dasar hukum dan anggaran yang kuat.
“Bagi Bengkulu, kuliah gratis merupakan investasi untuk mencetak generasi muda yang berkualitas dan mampu membangun daerahnya sendiri. Program ini harus menjadi komitmen nyata negara, bukan sekadar wacana,” tutup Hj Leni Haryati John Latief.
