Pedomanbengkulu.com, Mukomuko - Pengelolaan Dana Desa Lalang Luas, Kecamatan V koto, Kabupaten Mukomuko ), menjadi sorotan setelah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Lembaga pegawai kebijakan pemerintah dan keadilan ( LP- KPK) menemukan dugaan ketidakwajaran dalam realisasi sejumlah kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. LSM tersebut meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran desa tersebut.
Dugaan tersebut mencuat setelah mendengar ribut antara BPD dan Kades Diruang Camat pada tahun 2025 terkait pembangunan fisik diluar desa serta mencocokkan kondisi fisik sejumlah kegiatan dengan data serta rincian laporan penyaluran Dana Desa.
Ketua LP-KPK M.toha mengatakan , berdasarkan hasil pemantauan fisik di lapangan, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara material dan volume pekerjaan dengan besarnya anggaran yang direalisasikan.
Pihak LSM menduga adanya indikasi penggelembungan harga material maupun nilai pekerjaan. Namun, dugaan tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh pihak yang berwenang.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Mukomuko Natal maupun Tipikor Polres Mukomuko, untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa lalang luas Transparansi uang negara untuk rakyat desa harus ditegakkan,” tegas M.Toha
LSM LP-KPK Pusat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dan informasi tersebut secara profesional serta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025.tutupnya.
