PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hj Leni Haryati John Latief, mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan dan pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu.
Rekomendasi tersebut disampaikan setelah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menilai, kepastian hukum atas tanah dan pemenuhan infrastruktur dasar menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.
Ia mendorong Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan penyelesaian persoalan pertanahan secara menyeluruh.
“Penyelesaian persoalan pertanahan harus dilakukan secara terkoordinasi agar masyarakat transmigran memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-haknya,” ujar Hj Leni Haryati John Latief, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, langkah yang diperlukan meliputi rekonsiliasi data pertanahan dengan kondisi penguasaan tanah di lapangan, penelusuran dan pemulihan arsip yang hilang, serta pengukuran dan pemetaan ulang bidang tanah.
Penelusuran riwayat penguasaan dan peralihan hak juga perlu dilakukan untuk memastikan keabsahan transaksi, memperjelas status tanah dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL), serta mencegah penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini turut mendorong percepatan sertifikasi tanah transmigrasi di Kabupaten Kaur dan penyelesaian sengketa berdasarkan hasil verifikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan pertanahan, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, dan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengusulkan pendataan kerusakan, rehabilitasi jalan dan jaringan irigasi, serta dukungan pemulihan ekonomi pertanian.
“Pembangunan kawasan transmigrasi harus disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari penanganan hama, pengembangan kemitraan usaha, akses pasar, hingga peningkatan nilai tambah hasil pertanian,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini juga merekomendasikan Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran untuk monitoring dan pengamanan aset transmigrasi kepada pemerintah daerah. Efektivitas anggaran perjalanan dinas pemerintah pusat perlu dievaluasi agar dukungan terhadap kebutuhan masyarakat lebih optimal.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
“Seluruh upaya ini harus diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Hj Leni Haryati John Latief.
