Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, S.Pt., M.E., membahas isu tersebut dalam dialog Bengkulu Bicara yang disiarkan TVRI Bengkulu, Senin (19/10/2026). Dialog yang dipandu oleh Julia Hartanti selaku host ini juga menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, Widodo, untuk mengulas peran IKD dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos).
Dalam dialog tersebut, pembahasan berfokus pada pentingnya identitas kependudukan dalam mendukung proses pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat program perlindungan sosial. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi unsur penting dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Afriyenita menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial dan Dukcapil dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Data yang akurat menjadi salah satu kunci penting dalam pelayanan perlindungan sosial,” ujar Afriyenita.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga agar pemanfaatan data kependudukan dapat mendukung proses pelayanan secara lebih tertib.
“Sinergi Dinas Sosial dan Dukcapil perlu terus diperkuat,” ungkapnya.
Menurut Afriyenita, pemanfaatan teknologi digital harus diimbangi dengan pemutakhiran data dan pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan.
“Administrasi kependudukan yang tertib sangat penting untuk mendukung pelayanan publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, turut membahas peran administrasi kependudukan digital dalam mendukung integrasi layanan. IKD merupakan bentuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi identitas sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemanfaatan IKD dalam program perlindungan sosial perlu disertai mekanisme verifikasi data dan koordinasi antarlembaga. IKD bukan satu-satunya penentu seseorang berhak menerima bantuan sosial. Penetapan penerima manfaat tetap mengikuti kriteria, proses pendataan, serta ketentuan program yang berlaku.
Afriyenita menegaskan bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan data kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan data kependudukannya benar dan mutakhir,” tuturnya.
Ia berharap pemahaman masyarakat mengenai IKD dan administrasi kependudukan semakin meningkat sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih baik.
“Pemanfaatan teknologi perlu didukung oleh data yang valid dan koordinasi yang baik,” jelas Afriyenita.
Melalui dialog Bengkulu Bicara, TVRI Bengkulu menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara identitas kependudukan digital dan penyelenggaraan perlindungan sosial. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial.
Dinas Sosial Kota Bengkulu berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan perlindungan sosial melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan tata kelola data sesuai kewenangan. Dengan dukungan data yang valid, pelayanan diharapkan semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
