Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Dari Gengsi ke Fungsi, Sinyal Rapuhnya Ekonomi Kelas Menengah

 

PedomanBengkulu.com, JAKARTA — Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Penyusutan tersebut dinilai berisiko melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, terutama ketika daya beli masyarakat tertekan dan kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran melalui fenomena downgrading gaya hidup.

Ekonom sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya terjadi pada kelas bawah, tetapi juga semakin terasa di kelas menengah. Kondisi tersebut tercermin dari perubahan pola konsumsi, ketika masyarakat lebih mengutamakan fungsi barang daripada gengsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Yusuf, tanda-tanda pelemahan daya beli terlihat dari pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup. Selain itu, kondisi ini juga ditandai dengan penurunan omzet pasar tradisional hingga keputusan kelas menengah untuk menurunkan standar gaya hidup demi menghemat pengeluaran.

“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (9/10/2026).

Yusuf menerangkan, kelas menengah yang besar dan kuat merupakan faktor penting untuk mendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kelas menengah justru menyusut, sementara kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi semakin mendominasi piramida ekonomi.

Data menunjukkan, proporsi penduduk kelas menengah turun dari 23 persen pada 2018 menjadi 16,6 persen pada 2025. Pada periode yang sama, proporsi penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen.

Menurut Yusuf, kelas menengah memiliki ketahanan ekonomi yang relatif tinggi karena pendapatannya memungkinkan konsumsi di luar kebutuhan subsisten. Karena itu, penyusutan kelompok ini berpotensi melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

“Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekedar stimulus fiskal sesaat,” tuturnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya solusi jangka panjang bagi perbaikan ekonomi nasional.

Yusuf menyebut, tekanan terhadap kelas menengah berkaitan dengan menurunnya peran sektor formal, baik dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pekerjaan dengan upah lebih rendah. Seiring deindustrialisasi dan berkurangnya peran sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja, kondisi ekonomi kelas menengah dinilai semakin rapuh.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, fenomena downgrading muncul ketika rumah tangga mengganti barang bermerek dengan produk lebih murah, mengurangi frekuensi belanja, atau memilih kemasan kecil untuk menjaga pengeluaran. Langkah penghematan tersebut diambil sebagai bentuk adaptasi atas kenaikan beban hidup.

Menurut dia, persoalan utamanya bukan sekadar harga barang, melainkan menyempitnya ruang belanja setelah pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan. Pada September 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum mempunyai tabungan kuat menghadapi guncangan,” kata Syafruddin saat dihubungi Republika.

Meski demikian, Syafruddin menuturkan, perpindahan ke produk yang lebih murah tidak selalu menunjukkan pemiskinan. Perubahan tersebut juga dapat mencerminkan preferensi konsumen yang mencari produk lebih efisien. Persoalan struktural muncul ketika pekerjaan produktif dan kenaikan upah riil tidak mampu mengimbangi biaya hidup.

Jika berlangsung lama, penghematan yang awalnya bersifat sementara dapat berubah menjadi penyesuaian standar hidup. Pada kondisi tersebut, downgrading menjadi sinyal kerentanan ekonomi rumah tangga.

Bagi kelas menengah, Syafruddin menilai, downgrading merupakan strategi taktis untuk mempertahankan ketahanan keuangan. Memilih merek lebih murah, menunda pembelian barang tahan lama, atau beralih ke layanan yang lebih hemat dapat membebaskan dana untuk pendidikan, kesehatan, cicilan, dan tabungan darurat.

“Strategi ini juga menunjukkan konsumen semakin disiplin menilai manfaat setiap rupiah. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada jenis pengeluaran yang dipangkas,” kata Syafruddin.

Syafruddin menegaskan, downgrading dapat menjadi indikasi tekanan daya beli, tetapi tidak cukup menjadi bukti tunggal bahwa daya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan menurun. Konsumen juga dapat berpindah merek karena kualitas produk alternatif membaik atau kebiasaan berbelanja menjadi lebih efisien.

Ke depan, prospek downgrading akan ditentukan oleh selisih pertumbuhan pendapatan riil dan kenaikan biaya hidup. Jika upah riil stagnan, pekerjaan formal terbatas, dan cicilan tetap berat, konsumen cenderung mempertahankan pilihan produk lebih murah meskipun inflasi melandai.

“Risiko turun kelas (middle class menjadi aspiring middle class) patut diperhatikan,” ujar Syafruddin.

Dalam skenario pemulihan pendapatan dan peningkatan produktivitas, konsumen dapat kembali meningkatkan kualitas belanja tanpa mengabaikan efisiensi. Sebaliknya, tekanan berkepanjangan berisiko menurunkan tabungan, investasi pendidikan, dan mobilitas sosial.

Syafruddin menilai, pemerintah perlu memantau perpindahan kelompok pengeluaran secara berkala, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan menurunkan biaya layanan dasar. Masa depan kelas menengah bergantung pada kemampuan ekonomi menciptakan pendapatan yang tumbuh lebih cepat daripada tekanan pengeluaran.

Pemerintah juga dinilai perlu menguji perubahan volume pembelian, upah riil, pengeluaran per kapita, tabungan, serta beban cicilan berdasarkan kelompok pendapatan. Respons kebijakan, menurut Syafruddin, perlu menyasar sumber tekanan melalui upaya menjaga pasokan pangan dan biaya transportasi, memperkuat persaingan usaha, serta memperluas pekerjaan formal berproduktivitas tinggi.

Sumber: ekonomi.republika.co.id