PedomanBengkulu.com, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.
Penggunaannya mencakup program makan bergizi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga upaya menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis pada Kamis (8/10/2026).
Di sektor pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Suahasil menegaskan, APBN juga mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah. Selain membiayai program prioritas, APBN berperan menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global.
Pemerintah menyebut perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen. Pemerintah juga melanjutkan reformasi fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga kesehatan APBN serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal turut diperkuat. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah aktivitas ilegal menggerus penerimaan negara dan mengganggu kegiatan ekonomi yang sehat.
APBN 2027 dorong pertumbuhan ekonomi Lebih jauh kata Suahasil, memasuki 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Di mana kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, dan memperkuat daya saing nasional.
Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp 3.426 triliun. Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara. Kerja sama itu diarahkan untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Suahasil.
Sumber: money.kompas.com
