PedomanBengkulu.com, Seluma – Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Kungkai Baru, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma tahun 2026 tertahan. Sejumlah warga menolak lokasi yang diusulkan karena persoalan lahan belum diselesaikan.
Penolakan bukan pada program KNMP. Warga mempersoalkan proses pengadaan dan rencana tukar guling lahan yang dinilai belum melalui musyawarah serta kesepakatan bersama.
Persoalan mencuat setelah lahan milik masyarakat sudah dilakukan land clearing. Padahal menurut warga, Pemerintah Desa belum menggelar musyawarah untuk meminta persetujuan penggunaan lahan.
Musyawarah yang digelar Minggu (14/9/2026) belum menghasilkan kesepakatan. Warga tetap menolak rencana penjualan maupun tukar guling lahan tersebut.
Tokoh Masyarakat Desa Kungkai Baru, Sutri, menyebut sikap warga muncul karena adanya dugaan kelalaian Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan mekanisme musyawarah.
"Kita sangat mendukung program KNMP itu, namun harusnya pemerintah Desa harus menjalankan mekanisme musyawarah terlebih dahulu," ujarnya.
Ia menegaskan warga tidak mengabaikan kepentingan pembangunan.
"Tidak setuju tanah dijual atau tukar guling," tegas Sutri.
Di tengah polemik, beredar kabar perangkat Desa Kungkai Baru bernama *Muklis* mengundurkan diri saat musyawarah berlangsung.
"Perangkat desa Muklis langsung mengundurkan diri di lokasi rapat," kata Sutri.
Dasar dan mekanisme rencana tukar guling lahan yang dipersoalkan warga juga belum dijelaskan pihak terkait.
Sementara itu Kepala Desa Kungkai Baru, Bambang Supriadi menjelaskan masyarakat ingin program itu berjalan namun tidak ingin berkorban.
"Mereka mau program terus tapi tidak mau berkorban," singkat Kades, saat dihubungi via WhatsApp.
KNMP merupakan program pemerintah untuk membangun kawasan terpadu nelayan. Fasilitasnya meliputi rumah layak huni, dermaga, TPI cold storage hingga pusat pelatihan.
Warga berharap KNMP tetap dibangun di Kungkai Baru karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Namun warga meminta persoalan lahan diselesaikan dulu secara transparan melalui musyawarah dan kesepakatan, agar pembangunan tidak menimbulkan masalah baru.
Penulis: Rahmat
