PedomanBengkulu.com, Jakarta — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hj Leni Haryati John Latief mendorong pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam momentum Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang diperingati setiap 4 September.
Senator asal Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, peringatan Harpelnas 2026 yang mengusung tema #ThinkCustomer harus menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menempatkan kebutuhan serta pengalaman pelanggan sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan dan keputusan pelayanan.
“Pelanggan bukan sekadar penerima layanan, tetapi bagian penting yang harus didengar kebutuhannya, dilindungi haknya, dan diberikan pelayanan yang berkualitas,” kata Hj Leni Haryati John Latief, Jumat (4/9/2026).
Ia melihat kondisi pelanggan di Bengkulu saat ini menunjukkan perkembangan yang beragam. Antusiasme masyarakat terhadap layanan digital terus meningkat, sementara berbagai perusahaan dan instansi memanfaatkan Harpelnas untuk memberikan apresiasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait daya beli dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini mengatakan salah satu harapan utama masyarakat kepada pemerintah adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bulog, menurutnya, perlu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, dan daging ayam.
“Pasar murah dan operasi pasar juga perlu dilakukan secara berkala dan merata, terutama untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mempertahankan daya beli,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Selain persoalan harga, ia menilai perlindungan konsumen di tengah pesatnya transaksi digital harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap keamanan data pribadi, penipuan siber, perdagangan barang palsu, hingga praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur dan akses layanan. Masyarakat di wilayah pelosok membutuhkan jaringan internet yang stabil serta pasokan listrik yang andal untuk menunjang aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.
“Distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram juga harus tepat sasaran sehingga masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, BPJS, dan perizinan harus terus dilakukan melalui sistem yang cepat, transparan, mudah diakses, serta bebas dari pungutan liar.
“Semangat #ThinkCustomer harus diwujudkan dalam pelayanan nyata. Pemerintah dan pelaku usaha harus hadir memberikan layanan yang aman, adil, cepat, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Hj Leni Haryati John Latief.
