PedomanBengkulu.com, Seluma - Proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Seluma Tahap II senilai Rp30,9 miliar menuai kritik petani. Saluran SS yang dijanjikan direhabilitasi ±800 meter saat sosialisasi, kini dikabarkan hanya dikerjakan ±100 meter.
Ketua P3A Karya Bhakti Desa Sukarami, Jasmudin, menyayangkan perubahan tersebut. Padahal saluran SS mengairi ratusan hektare sawah dan sangat vital bagi petani.
"Menurut saya, sudah tidak betul lagi. Karena dalam perencanaan awal, pembuatan saluran irigasi ini berupa rehabilitasi dinding dan lantai sepanjang saluran irigasi SS," kata Jasmudin.
Jasmudin menyebut saluran SS sudah puluhan tahun tak tersentuh sejak era Harto. Harapan petani besar saat pemerintah alokasikan anggaran besar.
"Alhamdulillah pemerintah melakukan pembangunan saluran irigasi SS. Akan tetapi setelah turun, panjang pengerjaan saluran SS ini tidak sampai dan tidak memenuhi apa yang direncanakan pada sosialisasi kemarin," ujarnya.
Kekecewaan bertambah karena pekerjaan justru diarahkan ke BSK 5 dan BSK 6 yang menurutnya didominasi kebun sawit, bukan sawah.
"Seharusnya pembangunan dilakukan di lokasi BSK 4 hingga irigasi SS, lebih kurang 800 meter. Ternyata menurut karyawan atau pekerja, pembangunan hanya sepanjang 100 meter," ungkapnya.
Menurut Jasmudin, kebijakan itu abai terhadap asas manfaat. Lahan persawahan di kanan-kiri SS justru terancam kekurangan air jika rehabilitasi tidak tuntas.
Ia menuntut transparansi dari pelaksana dan BWS Sumatera VII.
"Ini yang membuat masyarakat kecewa karena tidak sesuai dengan hasil sosialisasi awal. Kami berharap ada penjelasan dan evaluasi, supaya pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," tegas Jasmudin.
Jasmudin menegaskan rehabilitasi irigasi jangan sekadar mengejar target fisik. Proyek harus berdampak jangka panjang untuk produktivitas pertanian.
Proyek ini dikerjakan Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA, BWS Sumatera VII, SNVT PJPA Sumatera VII Bengkulu dengan kontraktor PT Bajasa Manunggal Sejati. Nilai kontrak Rp30.943.070.289 bersumber dana SBSN.
Petani mendesak pemerintah mengevaluasi ulang lokasi dan volume pekerjaan. Anggaran puluhan miliar harus tepat sasaran di kawasan persawahan, bukan habis di titik yang manfaatnya minim.
(Penulis: Rahmat)
