Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang mempertemukan kepala dan perwakilan Bappeda dari seluruh Indonesia.
Mewakili Bappeda Kota Bengkulu, forum tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Laura Titut Tejawahyuni.
Mengusung tema “Kepala Bappeda Bicara: Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dalam Momentum Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah", forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional.
Dalam forum tersebut, para peserta mendalami berbagai isu terkait implementasi kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya dalam momentum revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Pembahasan diarahkan pada upaya menciptakan tata kelola hubungan keuangan yang lebih efektif, adil, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Selain membahas aspek fiskal, forum juga menyoroti pentingnya sinkronisasi pembagian 32 urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui diskusi tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memahami arah kebijakan nasional sekaligus mampu menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi.
Hasil pembahasan juga menjadi bekal dalam menyelaraskan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tanpa mengabaikan kebutuhan daerah.
Keikutsertaan Bappeda Kota Bengkulu dalam Forum BAKTI menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bengkulu untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas aparatur, koordinasi antardaerah, serta sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Forum BAKTI sendiri menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Kota Medan, yang tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman antarpemerintah kota, tetapi juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis guna memperkuat otonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, serta berkelanjutan.
