PedomanBengkuluBengkulu.com, Bengkulu– Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Sosial terus mematangkan langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan. Hal ini ditandai dengan pembahasan draft Memorandum of Understanding (MoU) bersama , yang digelar pada 22 Juni 2026 di Ruang Rapat Dinas Sosial setempat.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, dan dihadiri Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Utara Achmad Rozali, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Fokus utama pembahasan adalah penyempurnaan substansi MoU sebagai landasan hukum pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kelompok ini dinilai menjadi prioritas karena memiliki risiko kerja tinggi namun minim perlindungan, terutama di sektor informal.
Agus Sudrajat menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memastikan negara hadir dalam melindungi masyarakat yang rentan secara ekonomi.
“Sinergi ini penting agar pekerja rentan mendapatkan perlindungan yang layak, sehingga mampu menekan dampak risiko kerja yang berpotensi memperparah kondisi kemiskinan,” ujarnya.
Senada, Achmad Rozali menekankan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan di Bengkulu Utara.
“Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Melalui kerja sama ini, kami menargetkan sebanyak 455 pekerja rentan dapat segera terdaftar dan mulai menerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran kepesertaan direncanakan dibayarkan pada bulan ini,” jelasnya.
Melalui finalisasi draft MoU ini, diharapkan implementasi program dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam strategi menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bengkulu Utara secara berkelanjutan.
