PedomanBengkulu.com, Bengkulu -
Pemerintah Kabupaten Lebong meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu, ini merupakan opini tahun pertama kepemimpinan Bupati Lebong H.Azhari SH MH dan Wakil Bupati Lebong Bambang ASB S.Sos M.Si.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LPKD Pemkab Lebong tahun anggaran 2025, diterima langsung Bupati Lebong H Azhari SH MH didampingi Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen SE, Pj Sekda Lebong Dr H Syarifudin S.Sos M.Si dan dihadiri jajaran Pemkab Lebong.
Raihan Opini WTP ini menjadi tonggak penting, dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah Pemkab Lebong. Setelah sebelumnya LKPD tahun anggaran 2024 diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atas capaian WTP LKPD tahun 2025 tersebut, menandakan adanya peningkatan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Alhamdulillah, opini WTP untuk LKPD tahun pertama kami ini, merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lebong. Komitmen kami kedepannya, akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Bupati Azhari dikonfirmasi PedomanBengkulu.com, usai acara di Kantor BPK RI perwakilan Bengkulu, Selasa (2/6/2026) siang.
Ditambahkan Azhari, capaian WTP ini juga harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah, untuk terus mempertahankan dengan meningkatkan kinerja, bukan hanya pada pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Opini WTP ini dapat menjadi langkah awal yang positif, dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.[spy]
