PedomanBengkulu.com, Jakarta – Anggota DPD RI asal Bengkulu, Hj Leni Haryati John Latief menegaskan pentingnya penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) agar lebih maksimal menopang pembiayaan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di Bengkulu.
“BPR adalah mitra terdekat UMKM. Potensinya besar untuk menggerakkan ekonomi lokal, asalkan diperkuat dari sisi permodalan, tata kelola, dan digitalisasi,” ujar Hj Leni Haryati John Latief mengenai dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama OJK, Kemenkeu, dan KemenKopUKM di Jakarta, Selasa (12/11/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, untuk merealisasikan hal itu diperlukan tiga langkah utama, yakni, pertama, menjalankan sinergi BPR dan Bank Bengkulu untuk pembiayaan bersama yang inklusif.
"Kedua, mengadopsi teknologi digital, termasuk layanan QRIS bagi pelaku UMKM dan ketiga, melakukan penguatan struktur permodalan serta kolaborasi dengan lembaga penjamin kredit untuk mitigasi risiko," tutur Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Forum Melayu Rembuk Bengkulu ini juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan peran BPR dalam penyaluran program KUR melalui TPAKD, agar BPR menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi rakyat.
Dalam RDPU tersebut, Wakil Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim menegaskan, penguatan BPR berarti memperkuat ekonomi kerakyatan.
“BPR menjaga denyut ekonomi daerah dengan menyalurkan kredit ke UMKM, petani, dan pedagang kecil yang sulit dijangkau bank umum,” ungkap Abdul Hakim.
Sementara menurut Perbarindo DIY, industri BPR masih menghadapi tantangan seperti beban regulasi dan pelaporan daring OJK yang belum proporsional, keterbatasan permodalan, minimnya insentif fiskal, dan rendahnya keterlibatan dalam program digitalisasi UMKM.
Berdasarkan Statistik Perbankan OJK (Desember 2023), terdapat sekitar 1.400 BPR dan BPRS di Indonesia dengan total aset Rp198,5 triliun dan kredit Rp145,8 triliun. Di DIY saja, lebih dari 40 BPR aktif menyalurkan kredit Rp1,9 triliun.
BAP DPD RI akan menyusun rekomendasi resmi yang mencakup: penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, integrasi digitalisasi UMKM dengan peran BPR, dan peningkatan koordinasi antarinstansi.
“Jika BPR kuat, UMKM hidup. Jika UMKM hidup, ekonomi rakyat tumbuh, dan Indonesia akan kokoh,” tegas Abdul Hakim. [**]
