PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, angkat bicara mengenai polemik opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kenaikan pajak bukan kebijakannya, melainkan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
"Selama saya menjadi gubernur, saya tidak pernah menaikkan pajak. Itu sudah ada sejak masa gubernur yang lama," tegas Helmi Hasan.
Ia meminta masyarakat untuk melihat akar permasalahan secara lebih cerdas dan kritis. Menurutnya, perda pajak yang berlaku saat ini disusun oleh DPRD periode sebelumnya dengan persetujuan gubernur terdahulu.
"Perda pajak ini sangat memberatkan masyarakat, dan saya sudah membaca itu sejak dulu. Tanpa demo pun, kita pasti akan merevisi perda ini," lanjutnya.
Helmi Hasan juga mempertanyakan mengapa pada saat perda ini disusun dan disahkan, tidak ada penolakan dari kelompok mahasiswa atau organisasi masyarakat yang kini melakukan aksi demonstrasi.
"Kenapa dulu tidak ada suara penolakan? Harusnya mahasiswa sudah ramai-ramai mengatakan ‘tidak’ sebelum perda ini disahkan. Kalau sekarang baru protes, itu sudah terlambat," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Helmi Hasan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan memastikan perda yang dinilai merugikan masyarakat segera direvisi.
"Yuk sama-sama kita ubah. Kita bedah perda ini, kita lihat siapa yang menandatangani, kapan ditetapkan, dan bagaimana prosesnya. Setelah memahami akar masalah, kita bisa menentukan solusi yang benar tanpa salah sasaran," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Helmi Hasan menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat Bengkulu. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam mengawal perubahan kebijakan pajak di Bengkulu.
