PedomanBengkulu.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Mega Sulastri, mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dalam mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke masyarakat.Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan Kuota Pertalite dan Bio Solar yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk Provinsi Bengkulu pada tahun 2024.
Dalam pengumuman resmi, BPH Migas menetapkan kuota Pertalite sebanyak 267.716 Kilo Liter (KL) dan Bio Solar sebanyak 107.213 KL untuk Provinsi Bengkulu, mengalami peningkatan sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemprov Bengkulu dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menegaskan pentingnya kesesuaian antara kuota yang diterima dengan distribusi yang dilakukan oleh SPBU dan lembaga resmi lainnya. “Beberapa aspek ini kita coba cocokkan antara kuota yang diterima dengan BBM subsidi yang didistribusikan melalui SPBU ataupun lembaga resmi yang ada. Sehingga, setelah dicocokkan hulu dan hilirnya dapat ketemu angkanya,” ujarnya.
Pemasangan CCTV di SPBU juga dijadikan sebagai alat kontrol yang efektif untuk memantau jalannya distribusi BBM subsidi. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses distribusi. “Setelah MoU ini juga kita lihat bagaimana kualitas layanan penyaluran BBM subsidi ke masyarakat apakah berjalan baik, karena kalau sekarang keluhannya masih cukup banyak,” tambahnya.
Mega Sulastri, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, menyambut baik langkah-langkah tersebut. “Upaya Pemprov Bengkulu dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. “Kami berharap langkah-langkah ini dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait antrian panjang di SPBU dan meningkatkan efisiensi distribusi BBM subsidi di Provinsi Bengkulu.”
Langkah-langkah konkret seperti pemasangan CCTV dan penyesuaian kuota merupakan langkah positif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BBM subsidi. Dengan kerjasama antara Pemprov Bengkulu, BPH Migas, dan pihak terkait lainnya, diharapkan distribusi BBM subsidi di Provinsi Bengkulu dapat menjadi lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
