PedomanBengkulu.com, Jakarta - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun. Dukungan atas hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu arah kebijakan dalam RAPBN 2024 tersebut.
Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi atas arah kebijakan RAPBN 2024 yang menjadikan hilirisasi SDA sebagai salah satu arah kebijakan dalam RAPBN 2024 tersebut.
"Indonesia punya banyak sumber daya alam di berbagai sektor, bukan hanya di pertambangan, tapi juga di perkebunan, pertanian, kelautan dan lain-lain. Sangat disayangkan kalau selamanya dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang murah," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (24/8/2024).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, meski terlambat, namun kebijakan hilirisasi SDA ini patut mendapatkan dukungan semua pihak yang peduli dan memiliki komitmen dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.
"Hilirisasi ini harus dimulai dari sektor ekstraktif, terutama pertambangan. Di Bengkulu sendiri potensinya sangat melimpah. Insya Allah kebjiakan hilirisasi ini akan sangat berguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, kebijakan hilirisasi harus diiringi dengan upaya untuk membersihkan mafia-mafia yang berusaha melenyelundupkan sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah keluar.
"Kalau melibatkan pejabat negara, tangkap dan kasih hukuman berat. Biar kapok. Selain itu negara juga harus tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin dan berkontribusi dalam merusak lingkungan," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Untuk diketahui, diantara arah kebijakan dalam RAPBN 2024 adalah dukungan atas percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, deregulasi dan penguatan institusi.
Selain itu belanja pemerintah pusat juga akan diarahkan kepada penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung
prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil; mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos; meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antargolongan antarwilayah. (Muhammad Qolbi)
