JAKARTA, PB — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru mencapai 70 persen. Penyaluran KIP di luar Jawa masih mengalami kendala."Penyaluran KIP sudah mencapai 70 persen. Penyaluran di beberapa daerah harus didorong, terutama di luar Jawa karena masih banyak masalah," ujar Muhadjir di kantor Kemenko PMK, seperti dikutip dari situs republika, Selasa (8/11/2017).
Masalah yang dimaksud, yakni kartu telah sampai kepada siswa penerima, tetapi siswa tidak melaporkan ke sekolah. "Siswa tidak tahu jika setelah itu harus dilaporkan," ujar Muhadjir.
Meski masih menghadapi sejumlah kendala, pihaknya mengaku tetap siap jika nantinya penyaluran bantuan KIP dilakukan secara nontunai. Sebab, baru-baru ini langkah tersebut telah diujicobakan di Yogyakarta.
Berdasarkan evaluasi, bantuan KIP yang terintegrasi sudah dimanfaatkan oleh siswa untuk berbelanja peralatan sekolah. "Kelihatannya sudah lumayan berhasil sehingga kami optimistis bisa diterapkan dalam uji coba di 44 kota," ujar Muhadjir.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah segera mengeluarkan aturan tentang bantuan sosial (bansos) nontunai. Aturan diterbitkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres).
"Ke depan, bansos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), beras masyarakat (rastra), dan KIP disalurkan secara nontunai melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Karena itu, dalam waktu dekat, kita akan keluarkan aturan hukum yang mendasari penyaluran bansos nontunai," jelas Puan di kantor Kemenko PMK.
Menurut Puan, nantinya penyaluran bansos nontunai akan diujicobakan pada awal 2017. Percobaan penyaluran menyasar 44 kota di Indonesia, di antaranya Jakarta, Batam, Medan, Pekanbaru, Mataram, dan Makassar.
Kota-kota itu, lanjut dia, dipilih karena memiliki kesiapan dari segi fasilitas. Adapun teknis penerimaan bansos nontunai nantinya menggunakan satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan program e-Warung. Puan menambahkan, nantinya ada sekitar enam juta warga yang menerima bansos nontunai lewat PKH.
Terpisah, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Za Dulung mengatakan, pihaknya sedang menyelesaikan perpres penyaluran bansos nontunai. Menurutnya, draf perpres itu sudah hampir final dibahas di tingkat kementerian terkait. Rencananya perpres akan diterbitkan pada bulan ini.
"Sudah tinggal dua kali pertemuan lagi untuk penyelesaian perpres. Pertama, menyinkronisasi masalah redaksional. Kedua, akan dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Bulan ini diharapkan bisa terbit perpres itu," ujar Andi. [anr/ram]
Foto Tribun Solo
.jpeg)
