Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Kasus Vaksin Palsu, Menkes Diminta Mundur

menkesJAKARTA, PB - Peneliti AEPI Jakarta Salamuddin Daeng mengatakan lasus vaksin palsu yang baru baru ini terkuak, menunjukkan lemahnya tanggung-jawab pemerintah terhadap masalah ketahanan dan keamanan nasional (national security). Sebab, menurutnya, vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindakan bio terorism yang keji.

"Dan pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan baik. Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran," kata Daeng kepada media ini, Senin (27/6/2016).

Ia menilai kasus vaksin palsu adalah kegiatan bioterorism yang mebahayakan yang dibiarkan oleh aparatur pemerintah, khsusunya kementrian kesehatan, badan pengawasan obat dan makanan (BPOM).

“Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan meracuni jutaan anak anak hanya untuk uang. Ini adalah serangan nasional untuk menghancurkan generasi," jelasnya.

Lembaga-lembaga terkait dalam pemerintahan, menurutnya, tidak bekerja atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga masyarakat. Karena itu, ia minta Menteri Kesehatan untuk mundur sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas masalah ini.

"Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini menteri kesehatan sibuk mengurusi rokok, setiap hari bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya," ungkap Daeng.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ini baru satu kasus yang terungkap. Dan kasus ini membuat publik menduga adanya keterlibatan sindikat yang besar di kementrian kesehatan dengan perusahaan perusahaan farmasi yang selama ini menjadi sekutu Kementrian Kesehatan.

"Sehingga mengubah kementrian kesehatan menjadi "Toko Obat"," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga harus mengumumkan secara resmi vaksin palsu ini, apa kandungannya ? apakah kandungan itu berbahaya atau tidak ? apa resikonya bagi anak anak yang sudah terpapar oleh virus ini.

“Sekarang ini kita tidak tau apa yang dimasukkan ke dalam tubuh anak anak Indonesia, apakah virus atau bakteri macam apa yang terkandung dalam vaksin tersebut ? apakah palsu, apakah senjata biologi, apakah bakteri yang membahayakan. Karena pemerintah selama ini ternyata tidak berperan," pungkasnya. [GP]