JAKARTA, PB - Otonomi daerah harus mampu meningkatkan layanan pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat bisa meningkat. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat melakukan launching i-OTDA dan Seminar Nasional 'Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', di Jakarta, Selasa (26/4/2016).Selain itu, JK juga menekankan otonomi pada hakikatnya adalah memberikan hak kepada daerah agar dapat mengatur sendiri bagaimana menyalurkan anggaran untuk masyarakat. Oleh karena itu, hak otonomi tersebut harus dipenuhi dengan amanah yang bertanggung jawab pada masyarakat.
"Bertambahnya anggaran yang diberikan kepada daerah juga harus diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan yang signifikan, jangan sampai rakyat tidak merasakan manfaatnya," tegas Wapres.
Mantan Ketua Umum Golkar itu berharap, para pimpinan daerah dapat memotivasi masyarakat bahwa dengan adanya MEA, berarti ada peluang baru yang terbuka. "Pemerintah harus dapat ménggerakkan rakyat agar dapat berpikir sebagai pengusaha yang selalu dapat melihat cahaya walaupun dalam kegelapan" tuturnya.
Para Menteri, pesannya, juga harus membuat aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemda agar lebih efektif, efisien, dengan demikian semua daerah di Indonesia dapat menjadi smart city yang terintegrasi. "Dengan dibentuknya i-OTDA, diharapkan Institut ini dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat untuk pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden i-Otda Djohermansyah Djohan menjelaskan bahwa lembaganya didirikan oleh sejumlah praktisi dan pakar di bidang pemerintahan, hukum pemerintahan daerah, politik lokal, dan otonomi daerah.
Organisasi bersifat nirlaba ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memajukan desentralisasi dan otonomi daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya. [GP]
.jpeg)
