Presiden Joko Widodo saat menyampaikan megaporyek listrik dihadapan para investor, di Istana Negara, Jakarta[/caption]JAKARTA, PB - Pemerintah kembali membuka keran investasi swasta dalam penyediaan energi pembangkit listrik sebesar 35.000 Mega Watt (MW).
Hal tersebut ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan 150 investor, di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pemerintah beralasan hal ini dilakukan guna mempercepat proyek pengadaan listrik 35.000 MW.
Jokowi menegaskan urusan listrik sekarang ini bukan hanya urusannya Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi sudah menjadi urusan negara, urusan pemerintah.
“Kenapa harus seperti itu? Karena setiap saya ke daerah di provinsi manapun, keluhannya sama. Listriknya byarpet, sehari mati empat kali, sehari mati delapan kali, sehari mati dua kali, listriknya mati, listriknya kurang. Itu yang saya temui di setiap daerah,” kata Presiden Jokowi.
Namun Presiden menyebutkan, itu bukan kesalahan menteri, bukan kesalahannya Dirut. Tapi ada problem seperti itu. Ada masalah seperti itu yang harus diselesaikan.
Dengan pertumbuhan industri, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah dihitung, menurut Presiden, kebutuhannya 35.000 megawatt. Presiden meyakini, kita mampu memenuhi target itu. Dengan catatan, izin-izin yang terlalu ruwet itu harus dipotong. Izin-izin yang terlalu lama,potong. Baik yang di PLN, baik yang di Kementerian, baik yang di pusat dan di daerah.
“Itu yang sekarang ini kita lakukan. Jadi pertemuan pada sore ini, saya ingin menekankan lagi, jadi 35.000 megawatt itu kebutuhan. Itu kebutuhan,” tegas Presiden Jokowi.
Diakui Presiden Jokowi, jika angka 35.000 MW itu bukan angka yang kecil. Angka yang gede. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dirinya selalu memanggil Menteri (ESDM), karena ia tidak mau angka itu meleset.
“Ya alhamdulilah tadi sudah dilaporkan, sampai akhir tahun ini sudah ketemu 17.300 megawatt. Sisanya nanti tinggal maju dalam 6 bulan atau 12 bulan, tandatangani lagi,” terang Jokowi seraya menyampaikan keyakinannya, kalau bisa lepas dari 10 ribu, maka 35.000 MW itu akan selesai.
Presiden menegaskan, dirinya akan mencek betul perkembangan proyek listrik ini, dan ia akan kerja detil. Ia menegaskan, ia ingin betul apa yang sudah ditandatangani itu segera dikerjakan di lapangan.
“Karena kita masih punya problem yang kedua, yaitu penyiapan transmisinya. Transmisi total itu berapa pak? 46.000 km ya? 46.000 km itu juga harus selesai. Sehingga satu-satu, satu masalah rampung, saya menginjak ke masalah kedua, agar segera selesai,” ungkap Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan kesiapannya untuk membantu investor yang menghadapi pembebasan lahan.
“Ini Pak Menteri (Agraria/Kepala BPN) ada disini, Kita akan bantu. Karena dengan adanya listrik ini terutama di tempat terpencil, anak-anak kita akan bisa belajar malam hari, industri kecil-kecil garmen di kampung-kampung juga bisa bekerja di malam hari. Ini bukan urusan bisnis lagi, Ini urusan kepentingan rakyat, listrik ini,” tutur Presiden Jokowi.
Pertemuan dengan investor pembangkit listrik itu dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Independent Power Producer (IPP) mengungkapkan dalam proyek pembangkit listrik itu, perusahaan nasional, PT PLN (Persero) hanya memperoleh 10 ribu MW. Sedangkan porsi terbesar 25 ribu MW diserahkan kepada swasta. Dengan masuknya modal swasta maka bisa dipastikan penguasaan produksi listrik nasional berpindah ketangan swasta. (RPHS)
