PedomanBengkulu.com, Bengkulu- Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) sekaligus Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, unsur Forkopimda Kota, Perwakilan Direktur Bank Bengkulu, Perwakilan Pemprov, Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta jajaran terkait lainnya.
Pertemuan lintas sektoral ini ditujukan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi yang efektif (strategi 4K).
Selain itu, forum ini menjadi wadah penguatan sinergi dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan, penanganan inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan pemerintah adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan hal tersebut, harus ada kepastian ekonomi bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga inflasi tetap terkendali dengan baik. Tugas ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan secara kolektif mulai dari pemerintah daerah, provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, hingga aparat penegak hukum,” ujar Dedy.
Dedy juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal langsung program-program pengendalian harga pasar di lapangan.
"Kuncinya adalah sinergitas dan kerja nyata. Tidak usah terlalu banyak teori, yang penting ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan terjamin. Ke depan, minimal dalam sebulan harus ada dua kali pasar murah. Kita terus berupaya agar inflasi daerah tetap stabil dan terjangkau,” tegasnya.
Terkait dengan digitalisasi daerah, Walikota mengapresiasi capaian ETPD Kota Bengkulu yang berhasil menembus angka 97,15% pada semester 1 2026, menjadi yang tertinggi se-Provinsi Bengkulu.
Kendati demikian, Pemkot Bengkulu terus melakukan inovasi, salah satunya dengan merancang aplikasi pelayanan publik terintegrasi bernama Ado Galo "ADOL" untuk memudahkan transaksi pembayaran pajak, retribusi, hingga pengaduan masyarakat secara digital.
Di samping itu, berdasarkan laporan kegiatan, angka inflasi Kota Bengkulu tercatat pada posisi yang terjaga baik, yakni 3,65% pada bulan Agustus, berada di bawah rata-rata inflasi provinsi yang sebesar 3,99%.
Melalui HLM TPID dan TP2DD ini, diharapkan seluruh jajaran Pemkot Bengkulu beserta mitra strategis dapat terus mempertahankan capaian positif ini dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi warga Kota Bengkulu.
