Senator Leni John Latief: Sidang Bersama Momentum Tingkatkan Perjuangkan Kepentingan Daerah

PedomanBengkulu.com, Jakarta — Anggota DPD RI Hj Leni Haryati John Latief menilai keberhasilan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 tidak cukup diukur dari kelancaran seremoni kenegaraan. Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana aspirasi dan persoalan daerah dapat diperjuangkan menjadi kebijakan nasional.

"Keberhasilan Sidang Bersama tidak boleh berhenti pada kelancaran forum dan pidato. Ukuran akhirnya adalah apakah persoalan daerah benar-benar masuk dalam agenda kebijakan nasional dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Hj Leni Haryati John Latief, Ahad (16/8/2026).

Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini mengatakan tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat” harus dimaknai sebagai penguatan hubungan pusat dan daerah. DPD, kata dia, tidak ingin mengambil kewenangan lembaga lain, tetapi memastikan aspirasi daerah memiliki ruang yang kuat dalam pengambilan kebijakan nasional.

“Daerah tidak cukup hanya didengar. Aspirasi daerah harus mempunyai jalur yang kuat untuk memengaruhi keputusan nasional,” tegas Hj Leni John Latief.

Menurut Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini, RUU Daerah Kepulauan menjadi salah satu contoh perjuangan DPD RI membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Masuknya RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2026 merupakan kemajuan, namun perjuangan belum selesai.

“Masuk Prolegnas adalah kemajuan, tetapi bukan garis akhir. Kita harus mengawal pembahasannya sampai menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat daerah kepulauan,” kata Hj Leni Haryati John Latief.

Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini juga menilai fungsi pengawasan DPD harus semakin diperkuat. Persoalan yang ditemukan senator di daerah harus diverifikasi, dibawa ke tingkat nasional, dikawal tindak lanjutnya, dan dievaluasi kembali.

“Di situlah nilai strategis DPD. Senator harus menjadi jembatan antara persoalan nyata di daerah dengan kebijakan nasional,” tukas Hj Leni Haryati John Latief.

Ia menegaskan, daerah yang kuat bukan berarti berhadapan dengan pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah yang kuat dan sejahtera merupakan fondasi bagi Indonesia yang berdaulat.

“Penilaian terhadap DPD kami terima sebagai apresiasi sekaligus tantangan. Tugas kami membuktikan bahwa keterwakilan daerah bukan hanya hadir dalam forum kenegaraan, tetapi juga dalam keputusan-keputusan strategis negara,” demikian Hj Leni Haryati John Latief.