PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) pada 25 April 2026 menjadi momentum refleksi atas perjalanan desentralisasi di Indonesia. Memasuki usia ke-30, peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mencapai pembangunan nasional yang merata.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Leni Haryati John Latief, menilai bahwa otonomi daerah selama tiga dekade terakhir telah menjadi instrumen penting untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan. Menurutnya, kebijakan ini berhasil mendekatkan pelayanan publik, memperkuat kemandirian fiskal, serta membuka ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal.
Namun demikian, Lulusan Magister Administrasi Publik dari Universitas Bengkulu mengakui bahwa hasil yang dicapai belum sepenuhnya menggembirakan.
“Selama 30 tahun ini terlihat bahwa sebagian daerah mampu melesat dengan inovasi dan tata kelola yang adaptif, sementara daerah lain masih bergulat dengan ketergantungan fiskal dan lemahnya kapasitas birokrasi,” ujar Hj Leni Haryati John Latief, Senin (27/4/2026).
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini tersebut menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan. Ia menilai, DPD tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam proses legislasi, tetapi harus diberi ruang lebih luas untuk menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam menjaga keseimbangan hubungan pusat dan daerah serta memperjuangkan keadilan fiskal.
“DPD harus diberi ruang untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan daerah. Tanpa itu, otonomi hanya akan menjadi jargon administratif,” tegas Hj Leni Haryati John Latief.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan, seperti ketimpangan dana transfer ke daerah, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta kecenderungan penarikan urusan strategis ke pemerintah pusat.
Di sisi lain, Senator Leni John Latief memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Bengkulu yang baru-baru ini meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dari kesehatan ekonomi daerah.
“Ke depan, Bengkulu akan lebih maju jika kewenangan strategis, khususnya dalam pengelolaan sektor pertambangan dan kehutanan, dapat dikembalikan ke daerah,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menekankan bahwa otonomi daerah harus benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia optimistis, dengan komitmen kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan efektif dari DPD, tujuan tersebut dapat tercapai.
“Tiga puluh tahun sudah cukup untuk belajar. Kini saatnya bertindak sungguh-sungguh untuk memperkuat daerah, memperjelas kewenangan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat di seluruh penjuru negeri,” tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
.jpeg)
