PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat pada prinsipnya bertujuan baik: menjaga stabilitas fiskal dan memastikan penggunaan keuangan negara lebih tepat sasaran. Namun, ketika efisiensi diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius, bahkan menyentuh ranah kemanusiaan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, Provinsi Bengkulu adalah salah satu contoh nyata daerah yang membutuhkan dukungan anggaran besar untuk menjalankan roda pembangunan dan pelayanan publik.
"Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas fiskal daerah yang belum kuat membuat Bengkulu sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, kebijakan efisiensi yang dilakukan secara kaku berisiko menimbulkan dampak langsung pada layanan dasar masyarakat," kata Hj Leni Haryati John Latief, Rabu (17/12/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, belum lama ini ia menemukan fakta bahwa anggaran obat-obatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu terpangkas hingga menyebabkan penurunan pelayanan kesehatan merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
"Warga binaan, bagaimanapun status hukumnya, tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak. Ketika efisiensi anggaran menyentuh sektor vital seperti kesehatan, maka yang dikorbankan bukan lagi angka di atas kertas, melainkan hak dasar manusia," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Bengkulu ini menekankan, efisiensi seharusnya berarti pengelolaan yang lebih cermat, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.
"Daerah dengan kemampuan fiskal terbatas dan tantangan pembangunan yang besar seperti Bengkulu semestinya mendapatkan perlakuan khusus, bukan disamaratakan dengan daerah yang sudah mapan," imbuh Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, pemerintah pusat perlu benar-benar meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran dengan pendekatan yang lebih kontekstual.
"Evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa penghematan tidak justru melemahkan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial," tegas Hj Leni Haryati John Latief.
"Efisiensi yang baik adalah efisiensi yang memperkuat negara dalam melayani rakyatnya, bukan yang menjauhkan negara dari tanggung jawab konstitusionalnya. Bengkulu dan daerah-daerah lain dengan kebutuhan pembangunan tinggi butuh kebijakan yang adil, realistis, dan berpihak pada kemanusiaan," tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
