PedomanBengkulu.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi penyambung suara rakyat setelah menerima berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda reses yang baru saja ia selenggarakan. Dalam pernyataannya, Usin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan warga telah dicatat dan akan dibawa ke meja pembahasan resmi di DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, sejumlah aspirasi yang diterima sangat beragam—mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, permintaan bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, sampai dukungan untuk program sosial masyarakat. Ia memastikan tidak ada satu pun keluhan atau usulan yang akan diabaikan.
"Banyak usulan yang masuk, mulai dari perbaikan infrastruktur, bantuan kursi roda, hingga dana sosial. Saya pastikan seluruh aspirasi ini akan kami bawa ke Badan Anggaran dan dibahas dalam sidang paripurna. Insya Allah bisa direalisasikan, tegas Bang usin, Minggu (7/12/2025).
Namun, Usin juga mengakui bahwa sebagian usulan berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Meski demikian, ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti.
Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, serta lembaga legislatif tingkat kota maupun provinsi harus menjadi solusi agar masyarakat tetap mendapatkan jawaban atas kebutuhannya.
Walaupun tidak semuanya kewenangan provinsi, bukan berarti aspirasi tidak bisa diperjuangkan. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci agar semua kebutuhan warga tetap mendapatkan respon, ujarnya.
Di luar pembahasan terkait aspirasi, Usin juga menyinggung rencana pembangunan jalan beton di kawasan Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Makmur. Proyek tersebut telah menjadi perhatian publik dan dibutuhkan masyarakat sebagai akses pertumbuhan ekonomi dan mobilitas harian.
”Namun Usin memberi catatan khusus. Ia meminta agar pelaksana teknis tidak terburu-buru memulai pekerjaan tanpa kajian matang, terutama menyangkut kondisi topografi dan sistem drainase di wilayah tersebut yang selama ini dikenal rawan banjir.
Semua sektor harus benar-benar siap sebelum proyek peningkatan Jalan Kalimantan dilaksanakan. Jangan sampai proyek ini menimbulkan persoalan baru dan justru menghambat aktivitas masyarakat, jelasnya.
Usin menekankan bahwa pembangunan jalan bukan hanya soal beton atau perkerasan, tetapi juga integrasi dengan sistem pengairan, aliran air, hingga dampak sosial dan ekonomi di kawasan sekitar. Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat—not sekadar selesainya fisik bangunan.
Tujuan utama proyek ini adalah memperbaiki kualitas transportasi dan pelayanan publik, bukan menambah daftar keluhan masyarakat. Sistem aliran air harus menjadi perhatian utama karena wilayah ini memiliki potensi banjir, tutupnya.
Melalui sikap tegas ini, Usin berharap masyarakat dapat terus menyampaikan pendapat tanpa ragu, karena menurutnya reses bukan seremonial, melainkan jembatan untuk memperbaiki kualitas pembangunan daerah. [Adv]
